Trending

PPNS Harus Lebih Tegas Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah: Bupati Kuansing Dorong Bagi Pengusaha Yang Memanipulasi Pemilikan Lahan

PPNS Harus Lebih Tegas Penegakan  Pelanggaran Peraturan Daerah: Bupati Kuansing Dorong Bagi Pengusaha Yang Memanipulasi Pemilikan  Lahan
Bupati H Suhardiman Amby saat memimpin Rakor Penyidik Pegawai Negeri sipil di ruang rapat Kantor Bupati (Foro: Diskominfos Kuansing)

Teluk Kuantan-Spektroom : Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menegaskan agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNs) di daerah itu memperkuat kerja sama dengan penyidik pembina dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat di ruang rapat Kantor Bupati, Jumat (27/2/2026) siang.

Menurut Bupati, sinergi yang lebih baik diperlukan agar hak-hak daerah dan masyarakat dapat terakomodasi secara maksimal. Ia juga meminta penegakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dilakukan lebih tegas, terutama terkait pengusaha yang diduga melakukan manipulasi kepemilikan lahan.

“Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri agar kesejahteraan masyarakat dan seluruh elemen dapat terwujud. Kuncinya, PPNs harus tangguh dalam melaksanakan tugas penegakan perda,” tegasnya.

Bupati menambahkan, dengan telah disahkannya Perda tentang Masyarakat Hukum Adat, para PPNs diminta mempelajari secara mendalam aturan tersebut agar implementasinya tepat di lapangan.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur melalui pembelajaran berkelanjutan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan kajian pemerintah daerah, lanjutnya, kemiskinan di tengah masyarakat dipengaruhi minimnya lapangan kerja serta keterbatasan lahan, yang antara lain dipicu kepemilikan lahan skala besar namun tidak diiringi penciptaan kesempatan kerja.

Sementara itu, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi dan Damkar, Rio Kasyter Wandra, menjelaskan kegiatan ini merupakan Rapat Koordinasi ( Rakor) awal, dimana saat ini terdapat sedikitnya 16 penyidik di Kuansing yang tersebar di sejumlah OPD, dengan empat orang di antaranya bertugas di Satpol PP.

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Hendri Wahyudi, Kepala Bappeda Hendra Roza, Kepala Kesbangpol Mujelan Arwan, Kabag Hukum Yunita Triana, Kepala DPMPTSP Endriansyah, serta Asisten II Nafozman.

Berita terkait

Maluku Raih Terbaik Ketiga Nasional IPP 2025,  Lewerissa Persembahkan Penghargaan untuk Seluruh Rakyat dan Pemuda

Maluku Raih Terbaik Ketiga Nasional IPP 2025, Lewerissa Persembahkan Penghargaan untuk Seluruh Rakyat dan Pemuda

Ambon-Spektroom: Provinsi Maluku kembali menunjukkan capaian positif dalam pembangunan kepemudaan di tingkat nasional. Prestasi tersebut diperoleh melalui peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025, Maluku berhasil menempati posisi Terbaik Ketiga Nasional, sebuah prestasi yang mencerminkan kerja bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Penghargaan ini diterima Gubernur Maluku, Hendrik

Yantje Lekatompessy, Pelinus Latuheru
Lantik 73 Pejabat Pengawas, Bupati Banyuwangi Minta Pejabat Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Lantik 73 Pejabat Pengawas, Bupati Banyuwangi Minta Pejabat Berikan Pelayanan Terbaik Bagi Masyarakat

Banyuwangi-Spektroom :  Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik 73 pejabat pengawas yang akan bertugas di kelurahan dan kecamatan, di Aula Rempeg Jogopati, Kamis malam (29/10/2026). Dalam sambutannya, Bupati Ipuk Fiestiandani meminta kepada seluruh jajaran kecamatan dan kelurahan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Seperti melayani dengan ramah dan senyuman,

Julianto