Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin: Purbaya Dicopot, Tapi Siapa Pengendali Fiskal?

Makassar- Spektroom :Pergantian Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto membuka pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat negara.

Purbaya Yudhi Sadewa dicopot. Suahasil Nazara masuk. Tetapi arah kebijakan fiskal Indonesia ke mana?

Pertanyaan itu menjadi penting karena Menteri Keuangan bukan sekadar pengelola kas negara. Posisi tersebut berada di jantung pengelolaan APBN, kebijakan fiskal dan kepercayaan pasar.

Pandangan tersebut disampaikan Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (FEB UMI), yang juga Asisten Direktur II Program Pascasarjana UMI Makassar.

Menurut Mahfud, Presiden memang memiliki kewenangan untuk mengganti menteri. Namun, pencopotan Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun menjabat tidak cukup dijelaskan hanya sebagai hak prerogatif Presiden.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah Presiden berhak mencopot seorang Menteri Keuangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa seorang Menteri Keuangan harus diganti setelah baru bekerja sekitar satu tahun, dan apa pesan ekonomi yang ingin disampaikan Presiden kepada publik serta pasar?” ujar Mahfud.

Purbaya menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025 sebelum digantikan Suahasil pada 14 September 2026. Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pemerintah menyatakan Suahasil mendapat mandat menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sementara ia menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB.

Bukan Sekadar Soal Purbaya

Mahfud melihat persoalan Purbaya tidak bisa dibaca secara hitam-putih.
Pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai kinerja pemerintah. Namun pertumbuhan tidak otomatis berarti seluruh kebijakan fiskal berhasil.

Sebaliknya, pelebaran defisit atau tekanan terhadap pasar juga tidak serta-merta berarti seluruh persoalan merupakan kesalahan Menteri Keuangan.
Sebab, Menteri Keuangan bekerja dalam sebuah pemerintahan dengan agenda pembangunan yang ditentukan Presiden.

Ketika Presiden menetapkan target pertumbuhan tinggi, memperluas program sosial, membangun infrastruktur dan menetapkan berbagai prioritas pembangunan, Menteri Keuangan harus mencari ruang fiskal untuk membiayainya.

Namun ketika ruang fiskal semakin sempit, defisit melebar atau muncul kekhawatiran pasar, Menteri Keuangan pula yang berada di depan untuk memberikan penjelasan.

Di situlah letak persoalannya.

Menteri Keuangan harus menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi pada saat yang sama harus menjadi penjaga kesehatan APBN.

“Seorang Menteri Keuangan bukan sekadar bendahara negara. Ia adalah penjaga kredibilitas APBN,” tegas Mahfud.

Menteri Keuangan Harus Berani Berkata "Tidak"

Menurut Mahfud, kualitas seorang Menteri Keuangan justru terlihat ketika ia mampu mengatakan “tidak” terhadap kebijakan yang berpotensi membahayakan kesehatan fiskal.

Namun, penolakan juga tidak boleh dilakukan secara membabi buta.
Menteri Keuangan harus mampu membedakan antara belanja yang produktif dan belanja yang hanya memperbesar beban fiskal.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan Menteri Keuangan yang terlalu konservatif maupun terlalu ekspansif.

Yang dibutuhkan adalah Menteri Keuangan yang mampu menjaga keseimbangan.
Menjadi rem ketika pemerintah terlalu agresif membelanjakan uang negara, sekaligus menjadi akselerator ketika ekonomi membutuhkan stimulus produktif.

Mahfud mengingatkan, APBN bukan mesin uang tanpa batas.
Setiap belanja membutuhkan sumber pembiayaan. Setiap utang harus dibayar. Dan setiap kebijakan fiskal mempunyai konsekuensi terhadap generasi mendatang.

“Politik boleh berpikir sampai pemilu berikutnya. APBN harus berpikir sampai generasi berikutnya,” katanya​

Suahasil Menghadapi Ujian Besar

Masuknya Suahasil Nazara membawa tantangan tersendiri.
Sebagai teknokrat yang lama berada di lingkungan Kementerian Keuangan, Suahasil memiliki pengalaman memahami kebijakan fiskal dari dalam.
Namun, pengalaman saja tidak cukup.

Ia harus membuktikan bahwa disiplin fiskal dapat berjalan bersama dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah sendiri telah menyampaikan mandat kepada Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suahasil juga menyatakan APBN harus tetap kredibel, mampu mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga stabilitas ekonomi.

Bagi Mahfud, pernyataan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret.
Pasar tidak hanya membaca siapa Menteri Keuangannya.
Pasar membaca konsistensi pemerintah.
Investor ingin mengetahui apakah perubahan kebijakan merupakan strategi jangka panjang atau hanya respons terhadap tekanan sesaat.

Dunia usaha juga membutuhkan kepastian mengenai arah perpajakan, subsidi, belanja negara, investasi dan pembiayaan utang.
Yang Dipertaruhkan Bukan Kursi Menteri
Karena itu, Mahfud melihat pergantian Purbaya sebagai momentum evaluasi yang lebih luas.

Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang salah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah pemerintah sedang mengganti Menteri Keuangan atau sedang mengubah arah kebijakan fiskal?
Jika hanya mengganti orang, persoalan yang sama bisa kembali muncul dengan wajah berbeda.

Tetapi jika pemerintah sekaligus memperbaiki kualitas belanja, memperkuat penerimaan negara, mengendalikan utang, menjaga defisit dan memperjelas sumber pertumbuhan ekonomi, maka pergantian tersebut memiliki makna kebijakan yang lebih besar.

“Purbaya boleh dicopot. Tetapi persoalan fiskal tidak ikut dicopot bersamanya,” kata Mahfud.

Jangan Sampai Teknokrat Takut Mengkritik

Mahfud juga mengingatkan dampak lain yang tidak kalah penting.
Pergantian pejabat secara cepat akibat tekanan kebijakan dapat membuat birokrasi dan teknokrat menjadi terlalu berhati-hati.

Pejabat bisa lebih sibuk mencari posisi aman daripada menyampaikan risiko kebijakan secara terbuka.
Padahal, menurut Mahfud, negara membutuhkan mekanisme koreksi.
Presiden harus memiliki orang-orang yang berani mengatakan tidak ketika sebuah kebijakan berisiko.

Sebaliknya, para teknokrat juga harus mampu menjelaskan alasan ekonomi secara rasional, bukan sekadar menolak kebijakan pemerintah.

“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan tanpa kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik sebelum masalah menjadi krisis,” ujarnya.

Presiden Tetap Pemegang Arah

Pada titik ini, Mahfud menilai tanggung jawab terbesar tetap berada pada Presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan.
Menteri Keuangan memang memiliki peran penting dalam mengelola APBN. Tetapi arah besar pembangunan dan prioritas politik ekonomi tetap berada pada keputusan pemerintah secara keseluruhan.

Karena itu, apabila setelah pergantian terjadi perbaikan kredibilitas fiskal, defisit lebih terkendali, penerimaan meningkat dan pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, publik dapat menilai perubahan tersebut berdasarkan hasil kebijakan.
Sebaliknya, jika persoalan lama kembali muncul, pertanyaan publik akan kembali kepada arah kebijakan.

Apakah yang perlu diganti hanya menterinya, atau kebijakannya?
Bagi Mahfud, pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik politik. Itu merupakan bagian dari akuntabilitas pengelolaan negara.

APBN Harus Berpikir Panjang

Indonesia tidak kekurangan orang yang mampu menjadi Menteri Keuangan.
Yang lebih sulit adalah memastikan seluruh mesin ekonomi bekerja dalam satu arah.

Presiden, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, kementerian teknis, lembaga perencana dan institusi ekonomi lainnya harus mengirimkan sinyal yang konsisten.

Jika pemerintah ingin pertumbuhan tinggi, sumber pertumbuhan harus jelas.
Jika belanja pemerintah menjadi salah satu motor pertumbuhan, kapasitas fiskal harus diperkuat.
Jika program sosial diperluas, penerimaan negara harus memiliki strategi yang realistis.
Dan jika utang bertambah, pemerintah harus memastikan kemampuan ekonomi untuk membayarnya.

Pertumbuhan tidak boleh hanya tinggi. Pertumbuhan harus berkualitas.
Ia harus menciptakan produktivitas, investasi, industrialisasi dan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Purbaya Pergi, Ujian Dimulai

Pada akhirnya, menurut Mahfud, pergantian Menteri Keuangan bukan akhir persoalan fiskal Indonesia.
Justru setelah Purbaya pergi, ujian sebenarnya dimulai.
Suahasil harus menjaga APBN tetap sehat tanpa mematikan pertumbuhan.
Presiden harus memberikan arah yang konsisten.

Dan pemerintah harus membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
Defisit tetap harus dikendalikan. Utang tetap harus dibayar. Penerimaan harus diperkuat. Belanja harus berkualitas. Pertumbuhan harus menghasilkan manfaat.

Karena itu, Mahfud menegaskan kembali:
“Purbaya boleh dicopot. Tetapi persoalan fiskal tidak ikut dicopot bersamanya.”
Pertanyaan terbesar sekarang bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.

Melainkan siapa yang menentukan arah fiskal negara dan apakah arah tersebut benar-benar konsisten untuk jangka panjang.

Sebab jika arah kebijakan ekonominya benar dan konsisten, siapa pun Menteri Keuangannya dapat bekerja.
Namun jika arah kebijakannya tidak jelas, sehebat apa pun Menteri Keuangannya, ia hanya akan menjadi orang terakhir yang berdiri di depan pintu ketika badai datang.