Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin: APBN Terlihat Sehat, Tapi Cadangan Negara Terus Menipis
Makassar-Spektroom : Di tengah optimisme pemerintah terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), muncul catatan yang dinilai tidak boleh diabaikan. Penyusutan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan anjloknya kas pemerintah pusat dinilai menjadi sinyal bahwa ketahanan fiskal Indonesia sedang menghadapi ujian.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof. Dr. Mahfud Nurnajamudin, mengingatkan bahwa kesehatan APBN tidak cukup diukur dari defisit yang tetap berada dalam koridor atau rasio utang yang masih terkendali. Menurutnya, ukuran yang lebih menentukan adalah kemampuan negara mempertahankan ruang fiskal ketika tekanan ekonomi datang.
"Laporan keuangan memang belum menunjukkan Indonesia berada dalam krisis fiskal. Namun, indikator cadangan fiskal justru memperlihatkan ruang antisipasi pemerintah mulai menyempit," kata Mahfud.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 mencatat SAL turun dari Rp457,54 triliun menjadi Rp438,26 triliun. Pada saat bersamaan, kas pemerintah pusat merosot dari Rp429,67 triliun menjadi Rp227,63 triliun. Bagi Mahfud, penurunan tersebut tidak dapat dipandang sebagai dinamika biasa dalam pengelolaan anggaran.
Ia menilai, kondisi itu mencerminkan semakin besarnya tekanan terhadap likuiditas negara di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan berbagai program strategis.
"Pemerintah sedang menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan kemampuan fiskal. Keduanya membutuhkan cadangan yang cukup, bukan sekadar kemampuan menambah pembiayaan," ujarnya.
Mahfud menilai penggunaan SAL untuk membiayai APBN memang merupakan instrumen yang dibenarkan dalam regulasi. Namun, ia mengingatkan bahwa cadangan fiskal memiliki fungsi utama sebagai pelindung ketika negara menghadapi situasi darurat.
Menurutnya, semakin sering cadangan tersebut digunakan untuk kebutuhan rutin, semakin kecil pula kemampuan pemerintah merespons krisis yang tidak terduga.
Ia juga menyoroti strategi penerbitan surat utang lebih awal atau front loading. Kebijakan tersebut dinilai logis untuk mengantisipasi gejolak pasar keuangan global. Akan tetapi, efektivitasnya bergantung pada disiplin pemerintah dalam mengelola kas negara.
"Kalau dana hasil utang belum segera digunakan, sementara bunga terus berjalan, biaya fiskal menjadi lebih mahal. Negara harus memastikan setiap rupiah utang menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata," katanya.
Mahfud mengingatkan bahwa tantangan APBN beberapa tahun ke depan diperkirakan semakin berat. Agenda hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, transisi energi, hingga perlindungan sosial akan membutuhkan kapasitas fiskal yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah harus mulai menggeser fokus dari sekadar menjaga angka defisit menuju penguatan kualitas fiskal. Reformasi perpajakan, efisiensi belanja, penguatan penerimaan negara, dan manajemen kas yang lebih akurat menjadi langkah yang tidak bisa lagi ditunda.
"Defisit yang rendah tidak otomatis menunjukkan APBN kuat. Yang menentukan adalah apakah negara masih memiliki ruang untuk bertindak ketika ekonomi global mengalami guncangan," ujarnya.
Mahfud menegaskan, penyusutan SAL bukanlah alasan untuk menciptakan kepanikan. Namun, kondisi tersebut harus dibaca sebagai sinyal agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara.
"Ketahanan fiskal dibangun dari kemampuan menjaga cadangan, bukan menghabiskannya. Jika bantalan fiskal terus menipis, maka ruang pemerintah untuk melindungi masyarakat pada saat krisis juga akan ikut menyempit. Di situlah tantangan terbesar APBN Indonesia ke depan," pungkasnya.
