Program Bahu Teman Antar Sleman Masuk Top 5 I-SIM 2026
Sleman-Spektroom :Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil masuk lima besar (Top 5) penghargaan Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 melalui program BAHU TEMAN (Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemkab Sleman dalam memperluas akses keadilan dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Penghargaan dalam rangka Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 itu diserahkan di Graha Surveyor Indonesia, Kamis (12/11/2026). Bupati Sleman Harda Kiswaya menerima langsung piagam penghargaan dari Direktur PT Surveyor Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.
Predikat Top 5 tersebut sekaligus mengantarkan Sleman ke tahap penjurian lanjutan untuk memperebutkan peringkat terbaik pertama hingga kelima dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026.
Harda menyampaikan apresiasi kepada PT Surveyor Indonesia, jajaran dewan juri, dan Bappenas atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, BAHU TEMAN merupakan program unggulan Pemkab Sleman yang menyediakan layanan akses keadilan dan bantuan hukum gratis secara berkelanjutan bagi warga miskin.
Program tersebut mendukung pencapaian tujuan ke-16 Sustainable Development Goals (SDGs), yakni perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.
“Kami berharap BAHU TEMAN dinilai secara objektif dan dapat meraih predikat terbaik pertama. Setiap masukan dari dewan juri juga akan menjadi bahan evaluasi agar program ini semakin optimal dimanfaatkan masyarakat,” kata Harda.
Ia menjelaskan, hingga saat ini BAHU TEMAN telah melayani sekitar 524 warga. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, antara lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kolaborasi tersebut turut menjadikan BAHU TEMAN sebagai salah satu percontohan di tingkat nasional.
Sementara itu, Fajar Wibhiyadi mengatakan, penjurian I-SIM 2026 melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, praktisi, dan media. Tahun ini terdapat sekitar 190 pemerintah kabupaten dan kota yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 123 daerah menyelesaikan pengisian data serta proses verifikasi dan validasi.
Menurut Fajar, penilaian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan inovasi, kolaborasi, dampak, keberlanjutan, serta komitmen kepala daerah terhadap pencapaian SDGs.
Melalui proses tersebut, I-SIM diharapkan dapat mengidentifikasi program pemerintah daerah yang memiliki praktik baik, memberikan dampak nyata bagi
