Raker Komisi III dengan Kapolri: Penyadapan Presiden adalah Makar
Jakarta - Spektroom : Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolian Republik Indonesia - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Agenda utama adalah meminta penjelasan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Penyadapan Illegal pada Presiden RI. Raker yang dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman ini memberikan penekanan penyadapan yang dilakukan oknum petinggi kepolisian adalah tindakan makar.
“Komisi III DPR RI menegaskan tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindakan makar oleh karena itu Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman saat membacakan salah 1 kesimpulan rapat di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2016).
Lebih lanjut, Habiburokhman menyampaikan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Komisi III mendorong agar penanganan perkara tidak berhenti pada pengungkapan tersangka, melainkan juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Dalam kesimpulan rapat lainnya Komisi Hukum DPR juga memberikan apresiasi kepada Kapolri dan jajaran kepolisian yang berhasil mengungkap kasus penyadapan ini. "Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap tindak pidana penyadapan dan atau illegal acces dan atau penghilangan data elektronik dan meminta penanganan dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel," lanjut Ketua Komisi III.
Anggota Komisi III Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” papar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini.
Ia menekankan Komisi III DPR RI mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara tersebut demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. (my)
