Rakor PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, Fokus pada 6 Program Strategis Presiden
Jakarta - Spektroom: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Bani Ispriyanto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Priotitas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 dengan tema "Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan". Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis dan Jum'at 2 & 3 Juli 2026.
Rakor Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, berfokus pada enam program strategis Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantura, pengembangan tambak udang terintegrasi, budidaya tematik di 500 kabupaten/kota, swasembada garam, dan modernisasi kapal perikanan.
Sekretaris Jenderal Kementrian Perikanan dan Kelautan Andi Arta Donil Oktopura dalam laporannya menyebutkan, dalam memujudkan Swasembada pangan nasional, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat strategis.
Untuk mengakselerasi program-program pelaksanaan kerja prioritas nasional, diperlukan sinergitas dan kolaboratif kerjasama dengan mitra pembangunan KKP.
"Selain kerjasama, juga telah dilakukan pelatihan dan pembekalan kepada 65 pengurus Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KKNMP), sebagai bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan" terang Andi Arta Doni, Kamis (2/7/2026).
Tidak saja itu, KKP akan menyalurkan bantuan berupa eskavator yang bersumber dari optimalisasi anggaran KKP tahun 2026 kepada 12 kabupaten kota dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sarana dan prasarana yang rusak terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Selanjutnya KKP bersama Kementerian Keuangan yang sedang membahas terkait dengan alokasi anggaran untuk penguatan dan percepatan proses rekonstruksi di tiga provinsi tersebut.
"Kami berharap bahwa kegiatan ini akan memberikan dampak nyata dan mempercepat proses pelaksanaan program-program kerja prioritas nasional yang telah dimandatkan oleh Bapak Presiden, khususnya kepada Kementerian Keluatan dan Perikanan, karena tanpa adanya sinergi, kolaborasi tentunya tidak akan bisa terlaksana dengan baik" tandas Andi Arta Doni.
Diforum yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah saat ini fokus membenahi sektor hulu perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026, berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Pada tahun 2050 kebutuhan ikan akan semakin besar, sementara lahan pangan darat semakin terbatas. Karena itu sektor kelautan dan berikanan harus kita dorong sebagai sumber pangan masa depan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional" terangnya lagi.
Laut, lanjut Trenggono, merupakan sumber protein dan kehidupan yang strategis, oleh karena itu pembangunan kelautan dan perikanan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru, sejalan dengan asta cita Presiden, untuk pemerataan ekonomi dan pengantasan kemiskinan.
Untuk mewujudkannya, KKP telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru yang berlandaskan pada keseimbangan ekologi dan ekonomi melalui lima program utama, Yaitu perluasan konservasi laut, penanggapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ikan di perairan darat dan laut yang berkelanjutan, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut.
"Program ini menjadi landasan kita, terutama soal kawasan konservasi. Sejujurnya kawasan konservasi adalah betul-betul masa depan bagi kehidupan yang akan datang. Apabila kawasan konservasi ini terganggu maka biota laut akan rusak dan habis" kata Trenggono.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, lanjutannya, memegang peran yang sangat strategis khususnya pada klaster 1, Kedaulatan Pangan, di mana sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Untuk diketahui Rakornas PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan tersebut juga disertai penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para mitra strategis, seperti Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT. Pertamina Patraniaga dan PT. Garam Food Indonesia. (@Ng).
