Refleksi Sumpah Pemuda, Ormawa se-FIB UNKHAIR Datangi DPRD Kota Ternate Sampaikan Tujuh Tuntutan
Ternate–Spektroom : Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) se-Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun menggelar aksi refleksi Sumpah Pemuda di depan Gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (28/10/2026).
Mahasiswa dalam aksinya itu menyampaikan tujuh tuntutan yang terkait dengan persoalan demokrasi, pendidikan, kebijakan pemerintah, perlindungan masyarakat adat, dan lingkungan hidup.
Tujuh tuntutan yang disampaikan meliputi penegakan supremasi sipil, perwujudan kesejahteraan tenaga pendidik, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian kriminalisasi aktivis dan masyarakat adat, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Maluku Utara, keterbukaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pemenuhan akses pendidikan dan air bersih bagi masyarakat lingkar tambang.
Ketua BEM FIB UNKHAIR Ternate, M. Tamhier Tamrin, menyoroti empat persoalan utama, yakni penegakan supremasi sipil, penanganan karhutla di Maluku Utara, evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat.
Menurut Tamhier, supremasi sipil merupakan prinsip penting dalam kehidupan demokrasi. Ia juga menilai bahwa persoalan karhutla membutuhkan penanganan serius, sementara program pemerintah perlu dievaluasi secara terbuka agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Supremasi sipil harus tetap dijaga dalam kehidupan demokrasi. Kami juga mendesak penanganan karhutla di Maluku Utara secara serius. Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dievaluasi secara terbuka, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat harus dihentikan. Jangan sampai orang yang memperjuangkan hak masyarakat dan mempertahankan ruang hidupnya justru berhadapan dengan proses hukum,” tegas Tamhier.
Ia menambahkan, kritik dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat, terutama ketika menyangkut tanah dan ruang hidup, perlu ditangani dengan memperhatikan hak-hak masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator Lapangan, M. Kadafi, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah maupun lembaga terkait.
“Kami membawa tujuh tuntutan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami meminta DPRD Kota Ternate mendengar aspirasi ini dan menjalankan fungsi pengawasannya sesuai kewenangan. Untuk persoalan yang berada di luar kewenangan DPRD, kami berharap aspirasi ini diteruskan kepada lembaga yang berwenang agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Kadafi.
Ketua Umum HMJ Antropologi Sosial FIB UNKHAIR, Ridwan Saban, menyoroti perlindungan masyarakat adat dan pemenuhan hak masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi serta memperoleh perlindungan atas hak dan ruang hidup mereka.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum HMJ Sastra Indonesia, M. Fikri Hamka, menyoroti persoalan akses pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dapat dijangkau masyarakat, sementara kesejahteraan tenaga pendidik perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Umum UKM LEKSAS FIB UNKHAIR, M. Ilham Almadani, menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen AMDAL dalam aktivitas pertambangan.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai dampak kegiatan industri terhadap lingkungan agar dapat ikut mengawasi dan memperjuangkan keselamatan ruang hidup mereka.
Aksi refleksi Sumpah Pemuda tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sikap terhadap berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan publik.
Melalui tujuh tuntutan yang dibawa, mahasiswa meminta pemerintah dan lembaga terkait menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
