Registrasi Perlinsos Digital Banyumas Baru 32 Persen, Pemkab Targetkan 50 Persen Akhir Tahun
Banyumas-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyumas mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hingga awal November 2026, jumlah keluarga yang telah terdaftar baru mencapai 32,21 persen dari total kepala keluarga di Banyumas.
Percepatan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan pengarahan, monitoring, dan evaluasi Perlinsos bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Sasana Krida GOR Satria Purwokerto, Minggu (1/11/2026) malam.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 3.500 peserta itu melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ketua RT/RW, agen Perlinsos, serta operator desa.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, Banyumas menjadi satu dari 42 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi perluasan proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial tahun 2026.
Dari total 649.343 kepala keluarga (KK), sebanyak 209.176 KK telah menyelesaikan registrasi. Sementara itu, jumlah agen Perlinsos tercatat 7.933 orang, dengan 4.113 orang di antaranya sudah aktif.
"Kita targetkan hingga akhir Desember 2026, cakupan registrasi dapat mencapai 50 persen dari seluruh KK di Banyumas," kata Sadewo.
Untuk mengejar target tersebut, Sadewo meminta camat, ketua RT/RW, operator SIKS-NG, agen Perlinsos, dan pendamping PKH meningkatkan pendampingan kepada masyarakat. Kecamatan Lumbir, Purwojati, dan Sumbang mendapat apresiasi karena mencatat aktivitas registrasi tertinggi.
Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan, integrasi data antar lembaga menjadi dasar penting dalam memperbaiki ketepatan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama dalam menentukan penerima manfaat.
Masyarakat juga dilibatkan melalui aplikasi Cek Bansos untuk mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
Selain itu, Kemensos mengembangkan Perlinsos Digital dengan dukungan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pengenalan wajah atau face recognition. Teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat proses registrasi dan verifikasi identitas masyarakat yang sebelumnya pernah menerima bantuan sosial.
Dalam kesempatan itu, Sadewo juga menyoroti ketidak sesuaian pengelompokan desil kesejahteraan yang berdampak pada pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Banyumas.
Menurutnya, ditemukan warga yang seharusnya masuk kelompok desil 1 hingga 4, tetapi tercatat pada desil 6, 7, bahkan 8. Sebaliknya, ada warga yang secara ekonomi mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Persoalan tersebut dinilai perlu segera dibenahi agar data kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat dan menjadi dasar yang tepat dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan kesehatan.
