Respati Ardi Minta PMI Kecamatan Tak Sekadar Organisasi, Tapi Jadi Garda Terdepan Kemanusiaan

Respati Ardi Minta PMI Kecamatan Tak Sekadar Organisasi, Tapi Jadi Garda Terdepan Kemanusiaan
Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam Orientasi Kepalangmerahan dan Pelantikan Dewan Kehormatan serta Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Surakarta. (Foto: Ciptti Handayani)

Surakarta-Spektroom : Palang Merah Indonesia (PMI) di tingkat kecamatan diminta tidak sekadar menjadi bagian dari struktur organisasi, tetapi tampil sebagai garda terdepan pelayanan kemanusiaan yang mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan.

Pesan itu disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Ardi dalam Orientasi Kepalangmerahan dan Pelantikan Dewan Kehormatan serta Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Surakarta Masa Bakti 2026–2031 di Loji Gandrung, Selasa (8/9/2026).

Respati menilai posisi PMI Kecamatan sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengurus memiliki peluang lebih besar untuk mengetahui persoalan warga, membaca potensi kerawanan, sekaligus melakukan respons awal terhadap berbagai situasi kedaruratan.

“Saya berharap PMI Kecamatan mampu menjadi simpul kemanusiaan di wilayah masing-masing, yang mengetahui kondisi masyarakat, memahami potensi kerawanan, dan siap bergerak ketika dibutuhkan,” ujar Respati.

Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi kekuatan utama PMI Kecamatan. Organisasi tersebut dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai kepalangmerahan menjadi tindakan nyata, bukan sebatas slogan atau prinsip organisasi.

Nilai kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, dan kemandirian, kata Respati, harus hadir dalam setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kecamatan se-Kota Surakarta Masa Bakti 2026–2031. (Foto: Ciptati Handayani)

Relawan Harus Semakin Siap

Untuk memperkuat peran tersebut, Respati mendorong PMI Kota Surakarta dan PMI Kecamatan meningkatkan kapasitas organisasi serta kemampuan para relawan.

Penguatan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pertolongan pertama, serta penguatan jejaring dengan berbagai elemen.

Langkah tersebut dinilai penting karena berbagai persoalan kemanusiaan dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons yang cepat serta terkoordinasi.

Respati menegaskan, Pemerintah Kota Surakarta tidak mungkin menangani seluruh persoalan kemanusiaan seorang diri. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan kedaruratan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pemerintah Kota Surakarta tentu tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, PMI, TNI-Polri, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, dan seluruh masyarakat,” tegasnya.

Jaga Kepercayaan Masyarakat

Kepada Dewan Kehormatan dan jajaran pengurus PMI Kecamatan yang baru dilantik, Respati berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia meminta kepengurusan baru membangun organisasi yang solid, profesional, terbuka, sekaligus mampu mempertahankan kedekatan dengan masyarakat.

Keberadaan PMI Kecamatan diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan hingga tingkat kewilayahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana maupun kondisi darurat.

Respati optimistis sinergi yang semakin kuat antara Pemkot Surakarta dan PMI akan memperkuat ketangguhan masyarakat.

“Semoga sinergi antara Pemerintah Kota Surakarta dan PMI semakin kuat, sehingga dapat bersama-sama mewujudkan Kota Surakarta yang semakin sehat, tangguh, peduli, dan memiliki semangat gotong royong yang kuat,” pungkasnya.(Ciptati Handayani)

Berita terkait

Beri Ruang Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiga Mentri Tanda Tangani SKB Ruang Bersama Indonesia

Beri Ruang Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tiga Mentri Tanda Tangani SKB Ruang Bersama Indonesia

Jakarta - Spektroom: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan Yandri Susanto pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk pemberdayaan

Anggoro AP
Kerja Sama RI-Selandia Baru Masuk Fase Kedua, Listrik Terbarukan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau-Pulau Maluku

Kerja Sama RI-Selandia Baru Masuk Fase Kedua, Listrik Terbarukan Jadi Penggerak Ekonomi Pulau-Pulau Maluku

Ambon-Spektroom : Kerja sama Indonesia dan Selandia Baru di sektor energi terbarukan memasuki babak baru. Setelah berjalan sekitar lima tahun dan sempat terganggu pandemi Covid-19, kedua negara kini menyiapkan fase kedua program untuk memperluas akses listrik, memperkuat sumber daya manusia, sekaligus mendorong masyarakat Maluku menjadi pelaku utama pengembangan energi bersih. Komitmen

Eva Moenandar, Julianto