Revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Pedagang Dihantui Biaya Puluhan Juta per Meter

Revitalisasi Pasar Sunter Podomoro, Pedagang Dihantui Biaya Puluhan Juta per Meter
Pedagang Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara, unjukrasa di Balai Kota DKI Jakarta. (Spektroom/IIS).

Jakarta — Spektroom: Matahari belum terlalu tinggi ketika ratusan pedagang Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara, bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2026).

Mereka datang bukan untuk berdagang seperti biasanya. Tidak ada timbangan, keranjang belanja, atau suara tawar-menawar. Yang mereka bawa adalah spanduk, poster, dan satu keresahan yang sama: kekhawatiran kehilangan tempat mencari nafkah.

Pelaku ekonomi PKL dan UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Pasar Sunter Podomoro, Jakarta Utara itu memprotes rencana revitalisasi pasar yang dinilai justru semakin membebani mereka. Persoalan terbesar ada pada biaya penebusan tempat berjualan.

Pedagang menyebut harga yang ditawarkan mencapai Rp39 juta per meter persegi untuk los di lantai atas dan Rp49 juta per meter persegi untuk kios di lantai bawah. Bagi pedagang kecil yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup dari pasar, angka tersebut bukan sekadar mahal. Nilainya dianggap jauh dari kemampuan mereka.

“Revitalisasi di Pasar Jaya Sunter Podomoro mewajibkan pedagang membayar Rp39 juta per meter persegi untuk los atas, Rp49 juta per meter persegi untuk kios lantai bawah. Itu sangat tidak masuk akal,” ujar, Randy Wiguna perwakilan Paguyuban Pasar Sunter Podomoro.

Di balik angka puluhan juta rupiah per meter persegi itu, ada cerita panjang para pedagang yang telah bertahun-tahun bertahan di pasar.

Kini, ketika revitalisasi direncanakan, mereka justru dihadapkan pada biaya yang menurut mereka sulit dijangkau.

Keresahan semakin besar karena pedagang juga mempersoalkan adanya utang pembayaran hak pakai yang disebut ditetapkan secara sepihak sejak 2012.
Pedagang mengaku tidak pernah mendapatkan sosialisasi yang memadai ataupun menandatangani perjanjian sewa-menyewa terkait kewajiban tersebut.

“Kami tidak merasa berutang, karena kami tidak pernah disosialisasikan ataupun menandatangani surat perjanjian sewa menyewa,” katanya.

Bagi pedagang, persoalan ini bukan hanya soal bangunan pasar yang akan diperbarui. Ini menyangkut keberlanjutan hidup mereka.

“Pedagang bukan objek sapi perah Direksi PD Pasar Jaya. Suara pedagang harus didengarkan. Revitalisasi hanya topeng mengusir pedagang lama,” ujarnya.
Kekhawatiran itu membuat langkah mereka berujung di Balai Kota.

Massa meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Mereka juga mendesak adanya evaluasi terhadap jajaran direksi Perumda Pasar Jaya serta manajer area yang dinilai bertanggung jawab atas persoalan revitalisasi Pasar Sunter Podomoro.

“Kami datang ke Balai Kota ini meminta perlindungan Bang Pram dan Bang Doel untuk turun tangan menyelesaikan aspirasi para pedagang Pasar Jaya Sunter Podomoro,” ucapnya.

Yang mereka persoalkan adalah bagaimana revitalisasi itu dijalankan dan siapa yang akhirnya harus menanggung biayanya.

Berita terkait

Gotong Royong Kemanusiaan, Bulan Dana PMI Jaksel Bidik Rp9 Miliar

Gotong Royong Kemanusiaan, Bulan Dana PMI Jaksel Bidik Rp9 Miliar

Jakarta – Spektroom : Kepedulian terhadap sesama tidak selalu harus dimulai dari donasi dalam jumlah besar. Ketika dilakukan bersama-sama, sumbangan kecil dapat berubah menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat itu kembali dihidupkan melalui Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan. Tahun ini, penggalangan dana ditargetkan mencapai Rp9

Irvan Idris Saleh, Bian Pamungkas
Dewan Pers Kumpulkan Konstituen Bahas Masa Depan Hari Pers Nasional

Dewan Pers Kumpulkan Konstituen Bahas Masa Depan Hari Pers Nasional

Jakarta-Spektroom : Dewan Pers akan mempertemukan seluruh organisasi konstituennya untuk membahas mekanisme penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) yang selama ini diperingati setiap 9 Februari. Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk mencari kesepahaman di tengah adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan HPN. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, sepanjang

Riswan Idris, Bian Pamungkas