Riyanda Putra Pantau Revitalisasi Jalan Sawahlunto, Warga Menanti Hasil yang Berkualitas

Riyanda Putra Pantau Revitalisasi Jalan Sawahlunto, Warga Menanti Hasil yang Berkualitas
Riyanda Putra Pantau Revitalisasi Jalan Sawahlunto, Warga Menanti Hasil yang Berkualitas. (Foto: Kominfo Swl)

Sawahlunto-Spektroom: Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, mempercepat pembenahan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan. Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra turun memantau paket pekerjaan revitalisasi jalan di beberapa titik pada Selasa, 15 September 2026.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto Adrius Putra menyampaikan perkembangan tersebut pada Rabu, (16/9/26). Pemantauan lapangan dilakukan untuk melihat langsung progres pekerjaan infrastruktur yang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat.

"Pembenahan jalan mendapat perhatian karena menyentuh aktivitas warga setiap hari. Jalan yang layak berkaitan dengan kelancaran mobilitas, distribusi barang, akses pendidikan, pelayanan publik hingga kegiatan ekonomi masyarakat" ujar Adrius

Pemerintah daerah menyebut pekerjaan tidak hanya dipusatkan di kawasan perkotaan. Sejumlah wilayah lain juga menjadi sasaran pembangunan. Kebijakan itu diarahkan agar peningkatan infrastruktur tidak berhenti di pusat kota, tetapi menjangkau kawasan permukiman dan wilayah yang membutuhkan akses jalan lebih baik.

"Bagi warga, perbaikan ruas yang sebelumnya rusak menjadi kabar positif. Mereka berharap pekerjaan tidak sekadar memperbaiki permukaan jalan, tetapi menghasilkan infrastruktur yang aman, nyaman dan memiliki daya tahan panjang" tambahnya.

Di titik inilah kualitas pekerjaan menjadi perhatian. Pembangunan jalan menggunakan anggaran publik sehingga hasil akhirnya perlu dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan pelaksanaan penting, tetapi mutu konstruksi, kesesuaian spesifikasi, ketepatan volume pekerjaan dan ketahanan jalan juga menentukan apakah proyek benar-benar memberi manfaat dalam jangka panjang.

Lebih jauh Adrius menyebutkan, pemantauan kepala daerah dapat menjadi bagian dari pengawasan tersebut. Namun, pengawasan lapangan idealnya berjalan beriringan dengan mekanisme teknis dan administrasi sesuai ketentuan pengadaan serta pelaksanaan proyek pemerintah. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terlihat bergerak, tetapi juga terukur hasilnya.

"Di bawah kepemimpinan Riyanda Putra dan Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang terus didorong. Pemerintah daerah berharap peningkatan kualitas jalan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat" pungkas Adrius.

Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan berlangsung merata dan berkelanjutan. Masih adanya ruas jalan yang membutuhkan penanganan membuat pemerintah daerah perlu menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi akses masyarakat dan kemampuan anggaran.

Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan. Ukurannya adalah apakah warga memperoleh akses yang lebih aman, waktu tempuh yang lebih baik, serta infrastruktur yang mampu bertahan dan melayani kebutuhan mereka dalam jangka panjang. (Ris1)

Berita terkait

Babinsa Kodim 1425 Jeneponto Turun ke SPBU Pantau Pergerakan Distribusi BBM

Babinsa Kodim 1425 Jeneponto Turun ke SPBU Pantau Pergerakan Distribusi BBM

Jeneponto - Spektroom : Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kabupaten Jeneponto mendapat perhatian jajaran Kodim 1425/Jeneponto. Babinsa bersama instansi terkait turun langsung melakukan pemantauan dan pengamanan di titik-titik SPBU, Rabu (16/9/2026), dengan melihat secara langsung dinamika pelayanan serta aktivitas masyarakat yang datang menggunakan kendaraan.

Yahya Patta, Nurana Diah Dhayanti
Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ketika AI Ikut Mengambil Keputusan, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Purwokerto-Spektroom : Ketika kecerdasan buatan (AI) mulai digunakan untuk membantu pelayanan publik, membuat analisis hingga mendukung pengambilan keputusan, muncul satu pertanyaan penting: siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang dihasilkan teknologi justru merugikan masyarakat?. Pertanyaan itu menjadi bagian dari diskusi The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGAS)

Bian Pamungkas