Road Show Dewan Pengupahan Kalsel ke 5 Kabupaten Ungkap Masalah Ketenagakerjaan
Banjarmasin-Spektroom : Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan road show ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Informasi yang diterima Minggu (15/11/2026) menyebutkan, road show ke 6 Kabupaten, yaitu Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah. Diselenggarakan pada Senin dan Selasa (9-10 November 2026).
Tujuan road show, untuk berdialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan Kabupaten, serta mendengarkan dinamika dan problem pengupahan di kabupaten bersangkutan, termasuk penerapan dari UMP yang sudah ditetapkan pada setiap akhir tahun.
Terdapat 3 kabupaten yang sudah membentuk Dewan pengupahan, namun belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yaitu Tanah Laut, Tapin dan Balangan.
Sementara itu, terdapat 5 Kabupaten yang belum memiliki Dewan Pengupahan, yaitu Barito Kuala, Banjar, HSS, HSU dan HST.
Terungkap sejumlah persoalan, terkait ketenagakerjaan dan upah, dalam setiap kali dialog dengan Dinas Ketenagakerjaan dan anggota Dewan pengupahan.
Salah satu kenyataan yang ditemukan dalam road show tersebut, ternyata di Kalimantan Selatan baru 5 kabupaten yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), yaitu Kotabaru, Tanah Bumbu, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Tabalong.
Di HSU, Dinas Ketenagakerjaan digabung dengan DPMPTP. Dengan ketiadaan desk khusus ketenagakerjaan, maka Dewan Pengupahan juga tidak menjadi prioritas. Selain karena belum adanya industri padat karya yang merekrut banyak tenaga kerja. Sebagian besar usia produktif, bekerja di sektor informal.
“Di Amuntai ini ekonomi digerakkan oleh UMKM, jumlah UMKM di HSU mencapai 35 ribu. Karena yang terbesar UMKM, maka sulit bagi HSU menetapkan UMK, namun kedepan gagasan membentuk Dewan Pengupahan, akan menjadi pertimbangan, mengingat perannya yang sangat strategis untuk turut memikirkan persoalan ketenagakerjaan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Ir Ismarlita, Kepala DPMPTP HSU.
Begitu juga di HST, akan berkomitmen membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten, guna mewadahi dan memfasilitasi perjumpaan antara Apindo yang menghimpun para pengusaha, serta serikat pekerja, yang mewakili pekerja.
“Dengan kedatangan Dewan Pengupahan Provinsi Kalsel, dan mendengarkan berbagai penjelasan terkait alasan perlunya Dewan Pengupahan, kedepan kami akan memikirkan untuk membentuknya di Hulu Sungai Tengah,” kata Rapinorrahman, Kepala Disperinakerkop UMKM HST.
Mengingat pentingnya mendorong keberadaan Dewan Pengupahan Kabupaten, selanjutnya, Dewan Pengupahan Kalsel merencanakan melakukan road show lanjutan ke kabupaten lainnya, terutama yang sudah menentukan UMK, antara lain Tanah Bumbu dan Kotabaru.*****