Rombak Besar-Besaran, Subandi Warning Keras 260 Pejabat: Birokrasi Tak Boleh Lamban dan Kotor
Spektroom - Bupati Sidoarjo Subandi melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 260 Pejabat Struktural dan Fungsional resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (10/1/2026). Pesannya tegas: tidak ada ruang bagi birokrasi lamban, tidak kompeten, apalagi bermain kotor.
Pelantikan ini menyasar seluruh lini strategis birokrasi. Mulai dari 13 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II), 83 administrator (Eselon III), 146 pengawas (Eselon IV), hingga 18 pejabat RSUD R.T. Notopuro. Jumlah besar ini menegaskan bahwa Subandi tidak sedang main aman, ini langkah keras untuk memaksa mesin pemerintahan bergerak cepat dan presisi.
Subandi menolak anggapan pelantikan sebagai rutinitas atau sekadar rotasi. Ia menegaskan, jabatan adalah amanah kerja, bukan hadiah politik. Pejabat yang tidak mampu beradaptasi, bekerja lamban, atau abai terhadap kepentingan publik, secara terbuka diperingatkan.
“Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan. Minimal, kualitas pengambilan keputusan harus naik. Tunjukkan kinerja,” tegas Subandi tanpa basa-basi.
Ia juga memukul keras ego sektoral yang selama ini kerap menghambat kinerja OPD. Sekat-sekat kepentingan harus dihancurkan. Tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri, tidak ada ruang untuk tarik-menarik kepentingan internal.
“Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Percepatan Pembangunan Sidoarjo hanya bisa dicapai lewat kolaborasi dan kerja keras bersama,” katanya.
Lebih jauh, Subandi mengingatkan fungsi utama Pejabat Daerah, pelayan publik, bukan penguasa meja dan stempel. Seluruh program wajib tuntas tepat waktu, terukur, dan berdampak langsung ke masyarakat. Ia menegaskan komitmen Nol Toleransi terhadap Korupsi dan praktik menyimpang lainnya.
Visi besar Sidoarjo yang berdaya saing dan berkelanjutan, kata Subandi, tidak akan pernah terwujud jika pejabat hanya pandai bicara tanpa kerja nyata. Pembangunan harus dimulai dari pelayanan paling dasar di desa, lalu bergerak konsisten hingga tingkat Kabupaten.
“Visi misi harus jelas dan diwujudkan dengan kerja nyata, dari Desa sampai Kabupaten,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi sinyal keras era birokrasi nyaman telah berakhir. Pejabat dituntut bekerja cepat, bersih, dan berpihak penuh pada rakyat. Jika tidak, siap-siap tersingkir. ( Agus Suyono)
