RSH Provinsi Lampung Hadirkan Layanan Veteriner Modern, Terintegrasi, & Optimal

#Repost lampungprov.go.id

RSH Provinsi Lampung Hadirkan Layanan Veteriner Modern, Terintegrasi, &  Optimal
Wagub Lampung Jihan Nurlela (berdiri paling kiri) meninjau percepatan operasional Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung di Bandarlampung. (Foto Diskominfotik Lampung).

Bandarlampung - Spektroom: Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung mulai melayani masyarakat secara penuh dalam dua pekan ke depan. Hingga saat ini, seluruh persiapan administrasi tengah dirampungkan agar operasional rumah sakit hewan tersebut dapat berjalan optimal.

Kepastian itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat meninjau percepatan operasional Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung di Bandarlampung, Senin (29/6/2026).

Menurut Jihan, secara fisik bangunan maupun fasilitas pelayanan telah siap digunakan. Tahap yang kini diselesaikan adalah administrasi sebagai syarat operasional penuh.

"Hari ini kita melakukan peninjauan Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung yang insyaallah dalam dua minggu akan secara penuh melayani masyarakat. Tentunya administrasi harus berjalan 100 persen sebagaimana mestinya, dan insyaallah dua minggu lagi sudah selesai," ujarnya.

Rumah Sakit Hewan tersebut dibangun untuk menghadirkan layanan veteriner yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.

Berbagai layanan telah disiapkan, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan, vaksinasi, tindakan operasi, sterilisasi, penjahitan luka, hingga pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Jihan mengatakan, keberadaan rumah sakit hewan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan hewan, tetapi juga diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wagub menegaskan, kesehatan hewan memiliki hubungan erat dengan kesehatan manusia melalui pendekatan One Health, yang memandang kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai satu kesatuan.

"Menjaga kesehatan hewan bukan semata-mata agar hewannya sehat, tetapi juga untuk mencegah penyebaran parasit, penyakit zoonosis, dan berbagai penyakit lain yang berpotensi menular kepada manusia. Jadi, kita membangun ekosistem kesehatan secara menyeluruh melalui pendekatan One Health," jelasnya.

Sementara ditempat yang sama, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan pihaknya juga tengah memproses pemisahan kelembagaan agar Rumah Sakit Hewan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berdiri sendiri.

Selain itu, Pemprov juga mengusulkan pembentukan UPTD Pemeriksaan dan Pengujian Pakan. Menurutnya, langkah tersebut strategis mengingat Lampung memiliki lima pabrik pakan yang selama ini masih melakukan pengujian di luar daerah.

Apabila UPTD pengujian pakan kita sudah bersertifikat, insyaallah akan memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga dengan Rumah Sakit Hewan ini, kami berharap dapat segera berdiri sebagai UPTD yang mandiri," kata Lili.

Lili menambahkan, antusiasme masyarakat terhadap keberadaan rumah sakit hewan cukup tinggi. Bahkan, sejumlah pemilik hewan berharap ke depan tersedia fasilitas rawat inap bagi hewan yang membutuhkan perawatan intensif.

"Untuk sementara, fasilitas rawat inap masih dalam tahap perencanaan. Hewan yang telah menjalani tindakan medis masih harus dibawa pulang oleh pemiliknya" terang dia.

Sebagai solusi, tenaga medis memberikan pendampingan lanjutan secara daring melalui video call, termasuk untuk memandu penggantian perban dan memantau proses pemulihan hewan peliharaan.

Dengan penyelesaian administrasi dan kelembagaan yang kini memasuki tahap akhir, Rumah Sakit Hewan Provinsi Lampung diharapkan segera beroperasi penuh sebagai pusat layanan kesehatan hewan modern yang mendukung pengendalian penyakit hewan, pencegahan zoonosis, serta peningkatan kualitas pelayanan veteriner di Lampung.(@Ng).

Berita terkait

Pemkot Sawahlunto Terima 500 Mushaf Al-Qur'an dari PBKM DKI Jakarta, Disalurkan ke TPQ, Rumah Tahfidz, dan Masjid

Pemkot Sawahlunto Terima 500 Mushaf Al-Qur'an dari PBKM DKI Jakarta, Disalurkan ke TPQ, Rumah Tahfidz, dan Masjid

Sawahlunto–Spektroom : Pemerintah Kota (Pemkot) Sawahlunto menerima bantuan 500 mushaf Al-Qur'an dari Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau (PBKM) Provinsi DKI Jakarta sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pendidikan keagamaan dan pembelajaran Al-Qur'an di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Balai Kota Sawahlunto dan diterima oleh Sekretaris

Riswan Idris, Rafles
Ada yang Berbeda di KAI Daop 6 Yogyakarta, Schooliday Hadir Temani Liburan Anak di Stasiun Lempuyangan

Ada yang Berbeda di KAI Daop 6 Yogyakarta, Schooliday Hadir Temani Liburan Anak di Stasiun Lempuyangan

Yogyakarta – Spektroom Ada yang berbeda di masa liburan sekolah tahun ini di lingkungan KAI Daop 6 Yogyakarta. Untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih menyenangkan bagi pelanggan, KAI Daop 6 menghadirkan program Schooliday di Stasiun Lempuyangan yang ditujukan khusus bagi anak-anak dan keluarga yang akan bepergian menggunakan kereta api. Melalui program

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Ketahanan Keluarga Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045, Gubernur Sumbar Dorong Perda Segera Diimplementasikan

Ketahanan Keluarga Jadi Fondasi Indonesia Emas 2045, Gubernur Sumbar Dorong Perda Segera Diimplementasikan

Padang–Spektroom : Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa penguatan ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketahanan Keluarga agar mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat

Riswan Idris, Rafles
Tanah Datar dan Solok Sepakati Tinjau Bersama Lokasi Alternatif Pembangunan Brigif TP dan Yon TP 951/PM

Tanah Datar dan Solok Sepakati Tinjau Bersama Lokasi Alternatif Pembangunan Brigif TP dan Yon TP 951/PM

Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Solok menyepakati peninjauan bersama terhadap lokasi alternatif pembangunan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan Yon TP 951/PM sebagai langkah penyelesaian polemik penetapan lokasi pembangunan yang sempat memunculkan perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam

Riswan Idris, Rafles