RSUP NTB Mengelola Kesenjangan Ekspektasi dan Pelayanan
Mataram-Spektroom : Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini berada pada kategori pelayanan "Sangat Baik". Apresiasi masyarakat pada integritas seperti perilaku petugas, prosedur dan komitmen pelayanan yang menjadi nilai tertinggi performa badan layanan umum daerah, masih diharapkan terus melakukan perbaikan signifikan pada kecepatan pelayanan dalam waktu tunggu pendaftaran, dokter, dan obat serta efisiensi birokrasi dan kenyamanan fasilitas.
"Survei kepuasan masyarakat sebagai data persentase sebesar 88,8 persen sudah melampaui angka tertinggi 80 persen namun tetap memperhatikan ekspektasi masyarakat yang tinggi pada pelayanan rumah sakit", ungkap Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS, Pelaksana Tugas Direktur RSUP NTB di Ruang Rapat RSUP di Mataram, Senin (06/04/2026).
Dikatakannya, kompleksitas kasus kesehatan dan upaya memperbaiki layanan ini seharusnya sudah tercermin dalam data indeks kepuasan masyarakat maupun akreditasi rumah sakit. Namun demikian, peningkatan sarana dan prasarana termasuk penyehatan keuangan rumah sakit menjadi hal strategis dalam pemenuhan ekspektasi masyarakat pada rumah sakit kebanggaan NTB ini.
Untuk pemerataan layanan kesehatan diluar Lombok, RSUP sebagai pembina terus mengejar kesetaraan kompetensi tenaga medis dan fasilitas layanan ketika rumahsakit daerah dinaikkan level akreditasinya.
"Kalau untuk layanan ambulans bagi pasien luar daerah, RSUP sudah melakukan MoU dengan kabupaten/ kota", tambahnya.
Dalam periode 2024 sampai 2025, kinerja keuangan dengan skor 76,2 (kategori baik) pada 2024 menjadi 53,3 yang harus terus didorong dari target pendapatan BLUD Rp 700 miliar terealisasi 123,7 miliar (17, 6 persen pada Maret 2026), dengan total penerimaan RSUP sampai Maret ini sebesar 169,8 miliar termasuk potensi penerimaan dari beberapa revenue center termasuk didalamnya kompetensi sumberdaya tenaga medis.
Terkait intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, Direktur RSUP yang juga Kepala Dinas Kesehatan ini mengatakan, Indeks Kesehatan Desa (IKD) akan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktifitas dan kemandirian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinannya dan intervensi stunting dalam hal pemenuhan gizi, sanitasi, kesehatan lingkungan dan hal lain yang relevan dengan intervensi sektor kesehatan.
"Indeks Kesehatan Desa ini sebagai acuan untuk mengintervensi sektor kesehatan di 40 desa pada tahun ini", sebut dokter Fikri.
Indikator basis data dalam IKD diantaranya usia warga desa dengan rentang tertentu, data pengguna JKN, ibu hamil, menyusui, bayi dan balita serta status gizi dan pola asuh yang disebabkan kemiskinan.
Strategi intervensi kesehatan dalam program Desa Berdaya ini selain menggerakkan jejaring Puskesmas dan Posyandu serta mendorong alokasi anggaran dana desa juga bermitra dengan pihak lain seperti operasi mata yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar dapat berdaya dan mandiri.
