Saadiah Minta Pemerintah Bangun Kantor Imigrasi di Wilayah Strategis
Ambon–Spektroom: Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, mendorong pemerintah pusat segera membangun kantor imigrasi di sejumlah wilayah strategis di Provinsi Maluku. Menurutnya, kehadiran kantor imigrasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
Pernyataan itu disampaikan Saadiah kepada wartawan di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Jumat (7/8/2026), usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi dan Komnas HAM Perwakilan Maluku.
Saadiah mengungkapkan, dalam pertemuan dengan jajaran Imigrasi, ia menerima berbagai aspirasi mengenai masih minimnya fasilitas pelayanan keimigrasian di daerah-daerah yang memiliki aktivitas internasional cukup tinggi.
Ia mencontohkan Banda Neira, yang selama ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara, namun belum memiliki kantor imigrasi. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang menjadi kawasan strategis bagi aktivitas perikanan dan lalu lintas kapal asing.
"Daerah-daerah ini memiliki mobilitas warga negara asing yang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kelembagaan dan infrastruktur keimigrasian agar pelayanan menjadi lebih cepat sekaligus memperkuat pengawasan," ujarnya.
Menurut Saadiah, keberadaan kantor imigrasi tidak hanya memudahkan masyarakat dan wisatawan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui berbagai layanan keimigrasian.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan dibawa ke tingkat nasional sebagai bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Selain mengunjungi Kantor Imigrasi, Saadiah juga berdialog dengan Komnas HAM Perwakilan Maluku. Dalam pertemuan tersebut, ia menerima berbagai masukan mengenai persoalan hak asasi manusia yang masih menjadi perhatian di Maluku.
"Aspirasi yang kami terima akan menjadi bahan pengawasan dan akan kami sampaikan kepada kementerian maupun lembaga terkait. Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI, saya berkewajiban mengawal kepentingan masyarakat Maluku agar mendapat perhatian pemerintah pusat," tegasnya.
Saadiah berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga mitra Komisi XIII DPR RI dapat memperkuat pelayanan negara di Maluku, baik di bidang keimigrasian maupun perlindungan hak asasi manusia, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.(EM)
