Satu Tahun Karolin–Erani: Jaga Nadi Layanan Dasar di Ruang Fiskal yang Sempit
Spektroom - Di ruang hemodialisa RSUD Landak, selang infus terpasang rapi, mesin berdengung pelan. Bagi sebagian orang, ini hanya fasilitas medis. Bagi pasien gagal ginjal di pedalaman Kabupaten Landak, ini adalah jarak yang dipangkas, biaya yang ditekan, dan harapan yang tak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam ke Pontianak.
Tahun pertama kepemimpinan Bupati Karolin Margret Natasa bersama Wakil Bupati Erani tidak dimulai dengan gebrakan proyek besar atau seremoni infrastruktur berskala masif. Ia dimulai dengan pilihan yang lebih sunyi namun mendasar: mengamankan layanan dasar masyarakat.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mempersempit ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Landak memilih strategi konsolidasi.
Kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilitas pangan ditempatkan sebagai fondasi. Infrastruktur tetap berjalan, tetapi bertahap dan terukur.
Kabupaten Landak bukan wilayah kecil. Dengan luas sekitar 9.909 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, tantangan geografis dan kebutuhan layanan publiknya tidak ringan. Di wilayah seluas itu, setiap keputusan anggaran adalah soal prioritas.
“Kami menyadari ruang fiskal daerah tidak longgar. Karena itu, kami memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal,” kata Karolin di Ngabang, Minggu (22/02/2026).
Sebelum layanan hemodialisa tersedia di RSUD Landak, pasien gagal ginjal kronis harus rutin bepergian ke Pontianak. Perjalanan panjang itu berarti ongkos transportasi, waktu, tenaga, dan risiko medis jika terapi terlambat.
Kini, terapi dapat dilakukan lebih dekat dari rumah. Pemerintah daerah menyebut operasional unit hemodialisa sebagai salah satu tonggak peningkatan layanan kesehatan rujukan.
Di sektor yang sama, Rumah Pemulihan Gizi di Ngabang menjadi ruang intervensi bagi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk yang tak kunjung membaik di tingkat puskesmas. Pendekatannya terintegrasi: pemenuhan nutrisi, pemantauan medis, hingga edukasi keluarga. Di sinilah upaya percepatan penurunan stunting dikonsolidasikan.
Perubahan tak hanya terjadi di layanan rujukan. Di Puskesmas Ngabang, sistem Infokes mulai diterapkan. Pencatatan pasien lebih cepat, pelaporan lebih akurat, antrean lebih tertib. Digitalisasi ini bukan sekadar pembaruan teknis. Ia menjadi fondasi pelayanan publik berbasis data, bagian dari agenda reformasi birokrasi yang pelan-pelan dibangun.
Awal 2026 menghadirkan ujian. Penonaktifan massal peserta PBI JKN secara nasional berdampak pada 19.171 warga Landak. Bagi keluarga miskin, kehilangan jaminan kesehatan berarti risiko besar.
Pemerintah daerah memilih pendekatan mitigatif. Layanan kegawatdaruratan tetap dibuka. Perangkat desa dan puskesmas diminta aktif mendampingi proses verifikasi dan pengusulan ulang kepesertaan.
Jalur reaktivasi bagi pasien penyakit katastropik dibuka melalui mekanisme berjenjang. Penataan data dianggap penting, tetapi aspek kemanusiaan, kata pemerintah daerah, tak boleh terabaikan.
Di sektor ekonomi rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi intervensi yang paling terasa. Beras SPHP, gula, minyak goreng, telur, hingga elpiji 3 kilogram dijual di bawah harga pasar. Program ini digelar lintas kecamatan, melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan TPID. Momentum hari besar keagamaan menjadi titik rawan inflasi yang coba dijaga.
Upaya itu berbuah pengakuan: Kabupaten Landak meraih Juara II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi kawasan Kalimantan.
Di sisi lain, infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah. Aspirasi warga, terutama di wilayah pedalaman sentra pertanian, terus menguat. Pemerintah mengakui percepatan belum maksimal.
Skemanya peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan berkala. Pendekatannya menjaga jalan tetap fungsional sambil menunggu ruang fiskal lebih longgar.
Satu tahun bukan waktu panjang untuk membalik keadaan. Namun di Landak, tahun pertama ini memperlihatkan arah: pembangunan dijalankan dengan menahan diri pada proyek-proyek besar, sembari memperkuat layanan paling dasar.
Hemodialisa yang memotong jarak, rumah pemulihan gizi yang merawat masa depan, puskesmas yang mulai terdigitalisasi, pangan murah yang menjaga dapur tetap menyala.
Di kabupaten dengan wilayah luas dan tantangan geografis yang tak ringan itu, strategi Karolin–Erani tampak sederhana namun tegas: menjaga nadi layanan dasar lebih dulu, sebelum melangkah lebih jauh.
