SE 2026, Jadikan Rujukan Pemerintah Susun Kebijakan Pembangunan Ekonomi Yang Tepat Sasaran
Bandarlampung - Spektroom: Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan SE 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS), dukungan tersebut mencakup koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), penyediaan data, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima kunjungan kerja BPS Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Selasa (7/4/2026).
"Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami siap bersinergi dengan BPS, baik melalui koordinasi dengan OPD terkait maupun dukungan di lapangan agar kegiatan ini berjalan lancar dan sukses," ujar Marindo.
Marindo menambahkan bahwa kolaborasi dengan dinas terkait, seperti dinas tenaga kerja dan instansi lainnya, akan dioptimalkan guna memastikan data pelaku usaha dapat teridentifikasi dengan baik.
Sekdaprov Marindo juga mengatakan kolaborasi dengan dinas terkait, seperti dinas tenaga kerja dan instansi lainnya, akan dioptimalkan guna memastikan data pelaku usaha dapat teridentifikasi dengan baik.
"Kami akan mendorong seluruh OPD untuk terlibat aktif, termasuk membantu penyediaan data pelaku usaha dan mendukung sosialisasi melalui pemasangan spanduk, banner, dan baliho di titik-titik strategis," lanjutnya.
Dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 183 Tahun 2025, Gubernur mengajak seluruh jajaran Bupati/Wali Kota seLampung, Kepala Perangkat Daerah, hingga Pimpinan Asosiasi dan Perusahaan, untuk memberikan dukungan maksimal serta kooperatif dalam proses pendataan.
Ditempat yang sama Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution, menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
"Kegiatan ini, merupakan pendataan berskala besar yang bertujuan untuk memperoleh data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian" terang dia.
Ahmadriswan Nasution melanjutkan, SE 2026 bertujuan memotret kondisi riil dunia usaha di Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
"Data yang dihasilkan, nantinya akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah daerah maupun pusat, dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, pemetaan potensi investasi daerah, hingga evaluasi struktur ekonomi wilayah secara mendalam" tutup dia. (@Ng).
