Sebagai Penghasil Komoditas Holtikultura, Lampung Punya Potensi Besar di Sektor Perkebunan.
SPEKTROOM.ID Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kerjasama pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal saat rapat bersama pengurus pusat Dekopin dan Inkud, di Hotel Arte, Bandarlampung Jum'at ( 20/06/2025) mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung yang dikenal sebagai sentra penghasil padi, singkong, jagung, kopi dan komoditas hortikultura lainnya memiliki potensi yang besar di sektor pertanian perkebunan.
"Namun potensi yang besar itu, menurut Gubernur, belum memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan petani di Lampung.
Oleh karenanya, Gubernur Mirza menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata niaga sekaligus melakukan percepatan implementasi program hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perkebunan yang akan mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
Diantaranya melalui penetapan kebijakan N harga gabah, pengendalian distribusi gabah, penetapan harga ubi kayu, pemberian bantuan dryer, pupuk organik cair, combine harvester, rice milling unit dan pembangunan silo.
Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di desa sehingga meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat lampung.
Melalui kolaborasi dengan Dekopin dan seluruh stakeholder terkait, Gubernur Mirza berharap sektor pertanian lampung menjadi lebih maju dan kesejahteraan petani lampung dapat terwujud.
"Tumbuh itu akan baik bila dirasakan bersamasama. Saya melihat, tidak ada tools terbaik di republik ini untuk melakukannya secara bersama-sama, selain koperasi. Kami sangat terbuka dan kami sangat mengharapkan ada kolaborasi yang baik dan konkret," pungkas Gubernur.
Sementara itu, Ketua Umum Dekopin, Priskhianto, menyatakan komitmennya untuk bersinergi dalam penguatan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan di Lampung.
Ia menyebut potensi Lampung sangat besar dengan keberagaman komoditas di tiap kabupaten, serta mendukung gagasan hilirisasi produk pertanian melalui koperasi.
"Dekopin, saat ini tengah menjajaki skema pembiayaan non-APBN untuk penyediaan alat pertanian dan teknologi digital pengolahan hasil perikanan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan menyusun proposal kolaboratif bersama Pemprov Lampung berdasarkan kebutuhan riil lapangan." terang Priskhianto.
Rapat yang membahas kerjasama Dekopin dan Inkud ini juga diikuti sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.(@Ng).
