Sekda Palangka Raya: Anggaran Transparan Jadi Kunci Pencegahan Korupsi Daerah
Palangka Raya-Spektroom : Transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran daerah menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan korupsi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Pemerintah Kota Palangka Raya terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran melalui penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik dan Non Fisik.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, saat membuka Sosialisasi Analisis Standar Belanja Fisik dan Non Fisik Pemerintah Kota Palangka Raya yang digelar di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (2/6/2026).
Menurut Arbert, penerapan ASB memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang disusun perangkat daerah dilakukan secara rasional, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja yang ingin dicapai.
"Penyusunan anggaran yang akuntabel dan transparan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan," ujarnya.
Ia mengatakan, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah saat ini semakin tinggi. Oleh karena itu, setiap proses perencanaan dan penganggaran harus dilakukan secara cermat agar mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif sekaligus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Arbert menjelaskan, dalam mewujudkan sistem penyusunan anggaran berbasis prestasi kerja, diperlukan penilaian yang objektif terhadap kewajaran setiap usulan program, kegiatan, maupun alokasi anggaran yang diajukan oleh perangkat daerah. Langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa sosialisasi ASB ini bertujuan melakukan penyesuaian standarisasi yang digunakan dalam menganalisis kewajaran beban kerja dan biaya pada setiap program maupun kegiatan fisik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
"Hasil dari penyusunan dan penerapan ASB ini nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran perangkat daerah, sehingga proses perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan secara lebih terukur, efisien, dan tepat sasaran," jelasnya.
Melalui penerapan ASB, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki acuan yang sama dalam menyusun anggaran sehingga kualitas belanja daerah semakin meningkat, baik dari sisi efisiensi maupun efektivitas pencapaian program pembangunan.
Arbert berharap seluruh peserta sosialisasi dapat memahami substansi dan mekanisme penerapan ASB secara optimal serta mengimplementasikannya dalam proses penyusunan anggaran di masing-masing perangkat daerah. (Polin-Gusti/ndk)
