Dilema MBG: Jangan Sampai Perut Rakyat Menjerit demi Tata Kelola
Oleh : Heriyoko - Jurnalis Spektroom
Jakarta - Spektroom : Menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, audit Badan Gizi Nasional (BGN) sangat penting. Langkah ini krusial untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah korupsi. Namun di sisi lain, urusan lambung masyarakat bawah tidak bisa ditunda. Pembenahan sistem tidak boleh mengorbankan piring nasi rakyat kecil.
Bagi petani sayur, peternak telur, hingga katering mikro, MBG adalah urat nadi ekonomi. Program ini telah menjadi pembeli utama di tingkat tapak. Saat penyaluran berhenti, perputaran uang di desa langsung mandek. Daya beli masyarakat bawah ikut merosot tajam. Dampak ini paling memukul para sukarelawan lapangan. Ibu-ibu PKK dan pekerja harian harus kehilangan pendapatan selama sebulan penuh.
Langkah BGN menghentikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memang punya alasan kuat. Selain libur sekolah, ada temuan Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan mitra yayasan. BGN pun melakukan perombakan besar. Kebijakan baru digulirkan, mulai dari fokus pada kualitas gizi, peninjauan ulang insentif dapur, hingga larangan pegawai BGN mengelola SPPG. Langkah ini tepat untuk menutup celah pembajakan anggaran oleh para pemburu rente.
Namun, negara tidak boleh menutup mata terhadap hilangnya pendapatan masyarakat kecil. Pembersihan sistem jangan sampai mematikan denyut nadi ekonomi kerakyatan. Pemerintah harus hadir dengan solusi taktis yang cepat.
Pertama, alihkan dana MBG yang tidak terserap selama libur sekolah. Dana tersebut bisa digunakan untuk bantuan modal usaha atau subsidi bahan pokok bagi UMKM dalam rantai pasok. Kedua, gandeng Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk menggelar pelatihan higienitas bagi ibu-ibu PKK. Pelatihan ini wajib disertai uang saku sebagai pengganti insentif harian mereka yang hilang.
Program MBG adalah amanat konstitusi untuk memperkuat sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Evaluasi objektif memang wajib dilakukan demi mencegah korupsi. Namun, skema baru yang dilahirkan harus tetap berpihak pada keberlangsungan hidup wong cilik. Jangan sampai niat baik menyehatkan bangsa justru melahirkan kelaparan baru di desa.(**).
