Trending

Sekda Turun Langsung, Disiplin ASN Kalteng Dipantau

“Kedisiplinan ASN harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran tepat waktu dan komitmen dalam menjalankan tugas adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Linae.

Sekda Turun Langsung, Disiplin ASN Kalteng Dipantau
Pj. Sekda Linae Victoria Aden foto bersama usai memantau di Satpol PP.(Foto:MMC KTG)

Palangka Raya-Spektroom : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai serius memantau dan merapikan ritme kerja birokrasi. Lewat peninjauan langsung ke sejumlah OPD, Pj. Sekda Linae Victoria Aden menekankan disiplin ASN, efektivitas pola kerja WFO–WFH, hingga keterbukaan informasi publik sebagai tiga kunci utama.

Pemantauan yang berlangsung 9 –10 April 2026 ini menyasar beberapa OPD secara acak antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, PUPR, hingga Satpol PP. Fokusnya tidak main-main: kehadiran ASN, efisiensi kerja, dan peran aktif dalam menyampaikan informasi ke publik.

Pj. Sekda Linae Victoria Aden saat memantau di PUPR. (Foto: MMC KTG)

Didampingi BKD dan Inspektorat, Linae ingin memastikan sistem kerja fleksibel yang diterapkan tidak justru jadi alasan kendor.
“Kedisiplinan ASN harus menjadi perhatian bersama. Kehadiran tepat waktu dan komitmen dalam menjalankan tugas adalah bentuk tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tegas Linae.

Tak berhenti di absensi, ia juga mengingatkan soal efisiensi. Pola kerja WFO–WFH, kata dia, harus berdampak nyata pada penghematan, bukan sekadar formalitas.
“Kita ingin pola kerja yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien. Penggunaan ruang kerja harus diatur agar tidak terjadi pemborosan listrik,” tambahnya.

Pj. Sekda Linae Victoria Aden saat memantau di Dinas Perhubungan. (Foto:MMC KTG)

Di sisi lain, Linae menyoroti peran ASN sebagai “corong resmi” pemerintah yang kerap dilupakan. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan pilihan, tapi kewajiban.
“ASN harus aktif menyampaikan informasi secara terbuka, akurat, dan bertanggung jawab sebagai wujud komitmen keterbukaan publik,” ujarnya.

Langkah sidak ini bukan seremoni sekali lewat. Pemprov memastikan kegiatan serupa akan rutin dilakukan. Pesannya jelas: ASN dituntut disiplin, kerja harus efisien, dan informasi ke publik tidak boleh setengah-setengah. Jika tiga ini jalan, birokrasi tak lagi sekadar hadir tapi benar-benar bekerja. (Polin Rikah)

Berita terkait

Lazdai Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan & Perkuat Kepedulian Sosial

Lazdai Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan & Perkuat Kepedulian Sosial

Bandarlampung - Spektroom: Potensi zakat di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai Rp1,8 triliun. Namun, realisasi penghimpunannya masih berada di kisaran 5 persen atau bahkan di bawah angka tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pengelolaan zakat melalui kerja sama berbagai pihak Hal tersebut disampaikan Ketua Yayasan LAZDAI

Anggoro AP