Sekdaprov Lampung Marindo Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Harus Mampu Pimpin Transformasi Digital

# Repost biroadpim.lampungprov.go.id

Sekdaprov Lampung Marindo Lantik  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Harus Mampu Pimpin Transformasi Digital
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung. (Foto Biro Adpim Lampung).

Bandarlampung - Spektroom: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan satu Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung Senin (20/7/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama, serta Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2430/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam amanatnya, Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan jabatan manajerial yang menuntut kemampuan memimpin organisasi, mengelola sumber daya manusia dan anggaran secara efektif, serta mengambil keputusan strategis di tengah dinamika pemerintahan.

Selain kompetensi teknis, kata dia, pejabat juga dituntut mampu memimpin transformasi digital di unit kerja masing-masing serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kemampuan manajerial bukan hanya menjadi bentuk kepercayaan, tetapi juga pembuktian kapasitas dalam menghadirkan inovasi dan perubahan nyata," ujarnya.

Kepada dr. Marzuqi Sayuti, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang baru dilantik, Sekdaprov Marindo meminta agar terus melakukan pembenahan birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan alur kerja, serta membangun budaya kerja ASN yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sementara kepada Hery Sadli, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek, Marindo menekankan pentingnya pengelolaan administrasi dan anggaran yang mendukung pelayanan kesehatan secara optimal.

Menurutnya, pengelolaan rumah sakit harus memastikan tidak ada pasien yang terkendala pelayanan karena persoalan administratif, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Adapun kepada Dokter Ahli Utama dr. Putu Junita Palupi, Sp.A.M. yang baru dilantik, Marindo berharap jabatan fungsional tertinggi tersebut dapat menjadi garda terdepan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung, sekaligus menjadi teladan dan mentor bagi tenaga medis lainnya.

Sekdaprov juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas, menghindari segala bentuk penyimpangan, serta memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

"Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa," katanya (@Ng).

Berita terkait

Unsoed Percepat Implementasi SIKN dan JIKN, Perkuat Tata Kelola Arsip Digital

Unsoed Percepat Implementasi SIKN dan JIKN, Perkuat Tata Kelola Arsip Digital

Purwokerto–Spektroom : Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) mempercepat implementasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Workshop Percepatan Penyelenggaraan Implementasi SIKN dan JIKN yang digelar di Gedung Rektorat

Bian Pamungkas
Mahkamah Agung Jalin Kerjasama Dengan FH Unsri Palembang Terkait Rumusan Kebijakan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung Jalin Kerjasama Dengan FH Unsri Palembang Terkait Rumusan Kebijakan Hukum dan Peradilan

Palembang - Spektroom: Kerja Sama antara Pusat Strategi Hukum dan Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Pustrakhap) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sebagai wujud pelaksanaan fungsi dari Mahkamah Agung yaitu mempersiapkan perumusan kebijakan penyusunan rekomendasi dan evaluasi strategi kebijakan di bidang

Anggoro AP
Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Sleman Tertinggi di DIY, Pemkab Kejar Target 37 Persen

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Sleman Tertinggi di DIY, Pemkab Kejar Target 37 Persen

Sleman-Spektroom : Cakupan kepesertaan BPJS Ketenaga kerjaan di Kabupaten Sleman terus menunjukkan peningkatan dan kini menjadi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hingga Juni 2026, sebanyak 34,53 persen pekerja di Sleman telah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian tersebut disampaikan dalam Forum Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Semester

Fatmawaty, Bian Pamungkas