Sekitar 3 Juta Hektare Lahan di Lampung, 1,8 Juta Hektare Ditanami Padi, Jagung, dan Singkong

Sekitar 3 Juta Hektare Lahan di Lampung,  1,8 Juta Hektare Ditanami  Padi, Jagung, dan Singkong
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal (Tengah Bathik Hitam) & Wagub Jihan Nurlela Chalim (paling kanan) menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI. (Foto Biro Adpim Lampung).

Bandarlampung - Spektroom : Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Saleh Partaonan Daulay, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan tersebut untuk melihat kemajuan yang dicapai Lampung di bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi sesuai dengan tema kunjungan yaitu “Kebijakan Peningkatan Bidang Perindustrian, Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif serta Sarana Publikasi di Provinsi Lampung.”

Pada kesempatan itu, Gubernur Mirza menyampaikan gambaran umum kondisi ekonomi Lampung yang masih bertumpu pada sektor pertanian.

Gubernur menjelaskan bahwa dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.

“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur menambahkan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian.

Gubernur Mirza juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Komisi VII DPR RI, antara lain percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan kebijakan hilirisasi, pengembangan sektor pariwisata, dukungan di sektor ekonomi kreatif, dan UMKM.

Sementara Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan yang telah dipaparkan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dirinya menilai adanya kemajuan dan dinamika positif dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.

“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini merupakan bagian dari prestasi. Dalam satu setengah tahun kepemimpinan Presiden, terlihat bahwa di Lampung sudah muncul gairah pembangunan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, potensi Lampung tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia yang dinilai memiliki kapasitas besar untuk mendorong kemajuan daerah.

“Gairah ini harus terus ditingkatkan. Lampung memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah,” jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan sejumlah kesimpulan hasil kunjungan kerja tersebut.

Kakak kandung Wagub Lampung Jihan Nurlela Chalim ini , mengungkapkan bahwa terdapat berbagai aspirasi strategis yang menjadi perhatian bersama, khususnya di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Di bidang UMKM dan ekonomi kreatif, Chusnunia menekankan pentingnya pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi yang lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.

“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya agregator, produk bisa dikumpulkan sehingga memiliki kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujarnya.

Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf).

Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Perindustrian untuk membuka peluang investasi dan pengembangan industri turunan singkong di Lampung.(@Ng).

Berita terkait

Pemkab Banyuwangi Gratiskan Retribusi Ribuan Pedagang Pasar pada Sabtu-Minggu

Pemkab Banyuwangi Gratiskan Retribusi Ribuan Pedagang Pasar pada Sabtu-Minggu

Banyuwangi-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat bawah. Kali ini, keberpihakan itu ditujukan kepada ribuan pedagang pasar rakyat yang tersebar di seluruh pasar se-Banyuwangi, dengan membebaskan retribusi setiap hari Sabtu dan Minggu. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, program ini sebagai bentuk dukungan bagi pedagang pasar tradisional. "Pemkab

Julianto