Sekkot Ambon Desak Evaluasi Komite Sekolah Bermasalah
Ambon–Spektroom: Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, meminta sekolah segera mengambil langkah jika komite sekolah mengalami persoalan internal yang menghambat kegiatan pendidikan.
Evaluasi bahkan pembentukan komite baru dinilai perlu dilakukan agar proses belajar mengajar tidak terganggu.
Pernyataan itu disampaikan Sapulette saat program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJA) yang digelar di Ruang ULA Balai Kota Ambon, Jumat (6/3/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk keluhan terkait keberadaan komite sekolah yang dinilai tidak lagi berjalan efektif karena konflik internal.
Sapulette menegaskan, komite sekolah memang dibentuk untuk membantu sekolah dan menjadi jembatan antara orang tua murid dan pihak sekolah. Namun jika di dalamnya terjadi masalah yang menghambat fungsi tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi secara terbuka.
“Sekolah harus mengambil langkah. Kalau memang ada persoalan internal yang membuat komite tidak berjalan baik, maka orang tua murid perlu dilibatkan untuk mengevaluasi dan mencari solusi,” ujarnya.
Menurutnya, pihak sekolah bersama guru dan kepala sekolah dapat memfasilitasi pertemuan orang tua murid untuk membahas kondisi komite yang ada dan menentukan langkah selanjutnya.
Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kota Ambon ikut memantau persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut dan segera ditemukan jalan keluar yang terbaik bagi sekolah maupun siswa.
Sapulette menilai, rapat orang tua murid bisa menjadi forum untuk membahas kemungkinan pembentukan kepengurusan komite yang baru apabila komite yang ada tidak lagi dapat menjalankan fungsinya.
“Kalau memang diperlukan, bisa dilakukan pembentukan kembali komite sekolah melalui kesepakatan orang tua murid agar organisasi ini tetap berjalan dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah,” katanya.
Program Jumpa Rakyat sendiri menjadi wadah bagi warga Kota Ambon untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada pemerintah daerah, sekaligus mencari solusi secara terbuka bersama pimpinan OPD terkait.(EM)
