Sekolah Rakyat Banyumas Hampir Rampung, Wabup Lintarti Pastikan Pembelajaran Dimulai Juli 2026

Sekolah Rakyat Banyumas Hampir Rampung, Wabup Lintarti Pastikan Pembelajaran Dimulai Juli 2026
Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Banyumas di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang Banyumas (Foto : Humas Pemkab Bms).

Banyumas–Spektroom : Menjelang tahun ajaran baru Juli 2026, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Agus Nur Hadie meninjau kesiapan Sekolah Rakyat Banyumas di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Jumat (3/7/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, ruang belajar, serta berbagai fasilitas penunjang agar proses belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.

Dalam kesempatan tersebut, Lintarti menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas telah mencapai sekitar 90 persen, tinggal penyelesaian akhir (finishing).

"Ini sekitar 90 persen. Insyaallah nanti Juli sudah selesai, karena memang dikejar untuk tahun ajaran baru," ujar Lintarti.

Ia menambahkan, Sekolah Rakyat Banyumas dilengkapi berbagai fasilitas yang dinilai mampu menunjang proses pembelajaran, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, kantin, gedung serba guna, tempat ibadah, hingga fasilitas olah raga seperti lapangan basket dan mini soccer.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Banyumas, Siti Isbandiyah, menjelaskan pada tahap awal sekolah menargetkan menerima 90 peserta didik untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan total kapasitas yang direncanakan mencapai 270 siswa dari jenjang SD hingga SMA.

Menurutnya, minat pendaftar jenjang SMP dan SMA cukup tinggi. Tercatat sekitar 400 calon siswa SMP dan 360 calon siswa SMA telah terdata, sementara untuk jenjang SD hingga kini baru sekitar 25 calon siswa.

Ia menilai rendahnya jumlah pendaftar SD dipengaruhi usia anak yang masih relatif kecil sehingga banyak orang tua belum siap melepas anaknya mengikuti pendidikan berasrama.

"Kebanyakan karena orang tua masih belum tega atau anaknya belum mau pisah dengan orang tuanya," ujarnya.

Apabila pada batas akhir pendaftaran kuota SD belum terpenuhi, pihaknya berencana mengalihkan sisa kuota tersebut ke jenjang SMP dan SMA. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Proses seleksi calon peserta didik dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial melalui berbagai tahapan verifikasi, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki.

"Kementerian Sosial dan Dinas Sosial sudah melaksanakan pemilihan atau filter pada keluarga tidak mampu, ," jelas Agus.

Meski proses penyelesaian bangunan masih berlangsung, Agus memastikan kegiatan belajar mengajar akan tetap dimulai sesuai jadwal dengan memanfaatkan fasilitas yang telah siap digunakan.

"Kalau guru, kepala sekolah sudah siap, tempat tidur juga sudah siap. Jadi pembelajaran tetap bisa dimulai sesuai rencana," pungkasnya.

Berita terkait

ORADO Sumbar Gelar Eksibisi Domino, KONI Sumbar Berikan Dukungan Penuh

ORADO Sumbar Gelar Eksibisi Domino, KONI Sumbar Berikan Dukungan Penuh

Padang-Spektroom : Pengurus Provinsi Organisasi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Sumatera Barat menggelar eksibisi pertandingan domino yang dirangkai dengan sosialisasi organisasi, Kamis (2/7/2026) malam. Kegiatan ini menjadi momentum memperkenalkan ORADO kepada masyarakat sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam mengembangkan olahraga domino di Sumatera Barat. ORADO atau Organisasi Olahraga Domino Indonesia merupakan

Rafles
Bupati Eka Putra Percepat Regulasi Penanganan LGBT di Tanah Datar, Libatkan Adat, Ulama dan Aparat

Bupati Eka Putra Percepat Regulasi Penanganan LGBT di Tanah Datar, Libatkan Adat, Ulama dan Aparat

Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempertegas komitmennya dalam menangani persoalan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (pekat), termasuk isu LGBT dan pelecehan seksual. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Tanah Datar, Eka Putra, di Aula Kantor Bupati, Kamis (2/7/2026). Rakor merupakan tindak

Riswan Idris, Rafles