Bupati Eka Putra Percepat Regulasi Penanganan LGBT di Tanah Datar, Libatkan Adat, Ulama dan Aparat
Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempertegas komitmennya dalam menangani persoalan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat (pekat), termasuk isu LGBT dan pelecehan seksual. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Bupati Tanah Datar, Eka Putra, di Aula Kantor Bupati, Kamis (2/7/2026).
Rakor merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama yang sebelumnya melibatkan Polres Tanah Datar, Kerapatan Adat Nagari (KAN), LKAAM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai respons atas keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Bupati Eka Putra menegaskan penanganan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari Forkopimda, tokoh adat, ulama, akademisi hingga masyarakat.
"Masalah ini harus ditangani bersama. Pemerintah, aparat, niniak mamak, alim ulama, hingga mahasiswa harus bersinergi memberikan solusi," ujar Eka Putra.
Untuk mempercepat langkah di daerah, Pemkab Tanah Datar mempertimbangkan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum yang dinilai lebih cepat dibanding pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut nantinya akan dikonsultasikan dan dievaluasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Bupati menyebut penyusunan kebijakan daerah akan mengacu pada regulasi nasional yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan nilai agama, adat, dan budaya lokal dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital yang dinilai dapat memengaruhi generasi muda.
"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga generasi Tanah Datar melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Datar, Muklis, mengatakan rakor bertujuan menyusun strategi terpadu melalui pemetaan persoalan, penguatan upaya pencegahan, edukasi masyarakat, hingga perumusan kebijakan dan rencana aksi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam memperoleh data karena fenomena tersebut sulit dipetakan. Oleh sebab itu, pendekatan pencegahan, pembinaan, dan penguatan kearifan lokal dinilai menjadi bagian penting dalam strategi penanganan.
Rakor dihadiri Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, LKAAM, MUI, perguruan tinggi, serta berbagai elemen masyarakat. (Ris1)
