Trending

Seminar KDKMP Memberikan Pemahaman Mengenai Tujuan, Urgensi & Implementasi KDKMP di Provinsi Lampung

Seminar KDKMP Memberikan Pemahaman Mengenai Tujuan, Urgensi &  Implementasi KDKMP di Provinsi Lampung
Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di Gedung Semergou Lantai 4 Kantor Wali Kota Bandar Lampung. (Foto Spektroom/@Ng).

Bandarlampung - Spektroom: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai instrumen program ketahanan pangan dan merupakan program strategis nasional yang telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan Walikota Bandarlampung Eva Dwiana pada Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di Gedung Semergou Lantai 4 Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Jum'at (4/9/2026).

Menurut Walikota, Kota bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa dengan luas 18.370 Km², terdiri dari 20 kecamatan dan 126 Kelurahan, saat ini memiliki 126 unit KDKMP dan memberikan bantuan modal stimulus Rp.50 Juta per koperasi.

"Kami punya koperasi 126 unit disetiap Kelurahan dan Alhamdulillah pemerintah Kota Bandarlampung memberikan dana awal 50 juta rupiah untuk koperasi yang ada di Kota Bandarlampung" terang Eva dalam laporannya.

Diforum yang sama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal menilai seminar KDKMP ini sangat penting untuk membantu pemahaman mengenai tujuan, urgensi dan langkah implementasi KDKMP di provinsi Lampung.

audio-thumbnail
Mirza KDKMP Seminar
0:00
/123.029002

Menurut Gubernur sebelumnya sistem ekonomi yang ada di Indonesia menyebabkan 70% uang yang ada di desa itu mengalir ke kota dan yang dimiliki Desa hanya 30%.

"Padahal populasi penduduk di Lampung, 70% ada di desa, Namun perputaran uang yang ada didesa hanya 30% yang masuk ke kas desa. Karena sistem ekonomi di negara kita tidak mendukung, akhirnya kekayaan yang ada di desa itu lari ke kota" tandas Mirza.

Menyikapi hal itu, terus Mirza, Pemerintah mengambil kebijakan, dengan sistem yang sebaliknya, bagaimana mengalirkan uang dari kota ke desa. Ada dua cara, yang pertama melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menghasilkan pemasukan untuk kas Pemerintahan Desa dengan mengambil bahan pangan dari desa setempat.

"Yang kedua yang paling penting adalah instrumennya KDKMP, dengan Kooperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih ini, kepala desa di provinsi Lampung, sangat memahami kekayaan atau potensinya desanya masing-masing. Hasil berkebun jagung, bisa dijadikan pakan ternak, singkong bisa dibuat Gaplek dan padi dijadikan beras lalu dijual kepada koperasi didesanya" ujar Gubernur Mirza merinci.

Sementara ditempat yang sama Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertanggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menepis anggapan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tidak berjalan.

Menurut Yandri, program strategis tersebut saat ini justru tengah memasuki tahapan penting berupa finalisasi gudang dan gerai yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

“Sekarang banyak orang memvonis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini sepertinya tidak berjalan, padahal programnya sedang berjalan,” kata Yandri.

Yandri menjelaskan, pemerintah saat ini sedang memfinalisasi gudang dan gerai KDMP yang jumlahnya lebih dari 35.000.

Setelah proses tersebut rampung, pemerintah akan melanjutkan tahapan validasi, verifikasi bangunan hingga operasionalisasi koperasi.

Yandri meminta masyarakat, khususnya para kepala desa dan lurah, mengikuti perkembangan program tersebut secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman (@Ng).

Berita terkait

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Raja Negeri Rutong Siapkan Penguatan Peran PKK 2027–2030

Ambin-Spektroom: Pemerintah Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, menyiapkan penguatan peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mulai 2027 hingga 2030. Program tersebut difokuskan pada ketahanan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Rencana itu disampaikan Raja Negeri Rutong, Reza Valdo Maspaitella, seusai pembukaan Penilaian Lomba Desa Pelaksana

Eva Moenandar, Buang Supeno
Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Prof. Aan Eko Widiarto: Penyadapan Presiden Bukan Sekadar Pelanggaran Prosedur, Ada Ancaman terhadap Keamanan Negara

Malang - Spektroom.co.id : Dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak tanpa prosedur hukum yang sah bukan perkara sepele. Jika dugaan itu benar melibatkan pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran etik atau penyalahgunaan kewenangan. Ada ancaman yang lebih serius: penyanderaan kekuasaan presiden melalui penguasaan informasi

Buang Supeno
GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

GPI dan PII Apresiasi Respons Cepat Kapolri atas Aspirasi Masyarakat dalam Kasus Sukoharjo

Jakarta – Spektroom: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII), dan DPP Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Kie Raha (AL-MULK) menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas respons cepat terhadap aspirasi masyarakat terkait penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Apresiasi

Irvan Idris Saleh, Buang Supeno