Sepertiga PDRB Lampung Ditopang Sektor Pertanian, Jutaan Jiwa Gantungkan Hidup Didalamnya
Bandarlampung - Spektroom: Pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sebagian besar masyarakat Lampung masih bergantung pada sektor tersebut.
Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya.
Demikian disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung,cdi Bandarlampung, Senin (13/4/2026).
Gubernur menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektar dari total wilayah, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong mendominasi produksi.
Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum berpihak kepada petani. Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang menyebabkan keuntungan petani relatif kecil.
Gubernur mencontohkan, sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan.
"Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas jagung dan singkong yang menjadi andalan Lampung. Bahkan, petani singkong sebelumnya hanya memperoleh pendapatan rata-rata sekitar Rp1 juta per bulan" ujarnnya.
Ditempat yang sama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya peran Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Dirinya menyatakan Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan dan penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.
Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pendanaan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Restuardy menegaskan delapan klaster prioritas nasional harus menjadi rujukan dalam penyusunan RKPD 2027.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Kurniawan Ariadi menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target 8 persen pada 2029.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas dengan didukung peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.
Kurniawan juga menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah agar mampu menjawab tantangan seperti krisis pangan, energi, dan perubahan global.
Diforum yang sama Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.
Giri Akbar mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun menekankan perlunya pembahasan lebih intensif untuk menggali potensi daerah.
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama yang menyebabkan ketimpangan produksi, seperti banjir di musim hujan dan kekeringan saat kemarau.
"Jadi saya cerita kalau di musim hujan Lampung Selatan dan Lampung Timur panennya dua kali karena kebanjiran. Demikian pula halnya kalau musim kemarau, Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu panennya dua kali, karena kekeringan" ujar A. Giri Akbar.
Masalah produktivitas yang dilakukan secara mikro, lanjut Giri Akbar tidak akan memberikan hasil yang signifikan karena memang masalah ini adalah saluran airnya.
"Kami berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian khusus Bappenas sehingga apa yang sudah tadi dikemukakan oleh Pak Kurniawan bisa menjadi harapan kami dan mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi teman-teman di DPRD maupun di masyarakat Lampung bisa direalisasikan" tutup A.Giri Akbar.(@Ng).
