Tanpa Tunggakan Iuran, Surabaya Raih Penghargaan JKN Jawa Timur
Surabaya-Spektroom : Ketertiban pembayaran iuran dan pengelolaan data kepesertaan menjadi kunci Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tingkat Jawa Timur. Penghargaan tersebut diterima pada Kamis (22/10/2026), setelah Pemkot dinilai memenuhi sejumlah kriteria terkait pembayaran iuran dan cakupan kepesertaan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, mengatakan penghargaan diberikan berdasarkan enam kriteria, meliputi ketepatan pembayaran kewajiban, cakupan dan keaktifan peserta JKN, penyelesaian piutang awal tahun, kecukupan anggaran iuran 2026, ketertiban rekonsiliasi data, serta kontribusi anggaran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.
“Pemkot Surabaya termasuk kota yang patuh terkait pembayarannya dan capaian kepesertaan JKN. Pembayarannya tidak telat jatuh tempo, rutin setiap bulan, dan kami juga konsisten melakukan rekonsiliasi data,” kata Billy, Jumat (23/10/2026).
Menurut Billy, rekonsiliasi data dilakukan secara berkala dengan melibatkan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Koordinasi lintas perangkat daerah tersebut bertujuan menyelaraskan data sekaligus mengoptimalkan cakupan dan keaktifan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC). Dengan demikian, warga ber-KTP Surabaya diharapkan dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan program.
Billy menambahkan, kewajiban pembayaran iuran tahun sebelumnya telah diselesaikan. Pemkot juga berupaya menjaga agar tidak ada tunggakan pada tahun berjalan. Alokasi anggaran iuran selama setahun telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Cakupan kepesertaan juga didukung perusahaan yang disiplin mendaftarkan pekerja dan membayar iuran JKN. Pemkot turut memantau kepatuhan badan usaha agar kepesertaan pekerja tetap terjamin.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Surabaya, Myrna Augusta Aditya Dewi, mengatakan layanan kesehatan gratis bagi warga ber-KTP Surabaya menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah.
Ia memastikan anggaran JKN 2026 telah disiapkan hingga akhir tahun, sedangkan perencanaan untuk 2027 juga sudah dilakukan.
Myrna menyebut tingkat keaktifan peserta JKN di Surabaya saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Pemkot berharap sinergi dengan BPJS Kesehatan terus diperkuat agar keberlanjutan pembiayaan dan akses layanan kesehatan masyarakat tetap terjaga.
