SIMAKDARA Dorong Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan
Kepri–Spektroom : SIMAKDARA adalah Sistem Informasi Manajemen Aset, Keuangan, dan Database Kendaraan untuk mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih terintegrasi.
Aplikasi Simakdara dirancang untuk menyatukan informasi pengelolaan keuangan, aset daerah dan kendaraan dinas agar proses administrasi lebih sistematis dan kebutuhan data pimpinan dapat dipenuhi secara lebih cepat.
Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Riau Suharyanto menggagas Simakdara mengemukakan aplikasi ini mendukung pengelolaan administrasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penatausahaan serta verifikasi keuangan, hingga pencatatan aset dan database kendaraan dinas.
“SIMAKDARA hadir sebagai inovasi transformasi digital yang tidak hanya mendukung tata kelola pemerintahan yang modern, tetapi juga berpotensi untuk diadopsi dan dikembangkan oleh perangkat daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura meluncurkan aplikasi SIMAKDARA di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kamis (22/10). Nyanyang menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
“Digitalisasi pemerintah bukan hanya tentang menghadirkan aplikasi baru. Digitalisasi adalah tentang mengubah niat kita, cara kerja, pandangan kita, bagaimana meningkatkan disiplin kita,” tegasnya.
Menurut Nyanyang, SIMAKDARA diharapkan bisa mempermudah pemantauan pekerjaan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang terintegrasi.
"Inovasi ini diharapkan bisa memperkuat digitalisasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan," harapnya.
Nyanyang pun menekankan lima perubahan penting melalui digitalisasi, yakni meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, koordinasi antarlembaga dan kualitas pelayanan publik.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mendukung tata kelola aplikasi serta memastikan pengelolaan data berjalan dengan baik.
Nyanyang juga turut mendorong evaluasi berkala pada aplikasi, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan keamanan data, serta penyempurnaan sistem sesuai kebutuhan pengguna.
“Jangan kita memiliki aplikasi yang canggih tetapi masih bekerja dengan pola pikir yang lama,” tegasnya lagi. Nyanyang berharap SIMAKDARA menjadi salah satu instrumen pendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari manfaat yang nyata yang dirasakan oleh pelayanan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya.
SIMAKDARA juga dilengkapi dashboard eksekutif yang menyajikan informasi pagu anggaran, proses pengadaan, realisasi belanja, tahapan verifikasi keuangan dan pengelolaan aset dalam satu tampilan terpadu. Sistem ini juga dirancang untuk membantu penyiapan data aset bagi penginputan ke aplikasi e-BMD Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan.
Suharyanto menegaskan, keberhasilan implementasi SIMAKDARA membutuhkan konsistensi pemutakhiran data, kesiapan sumber daya manusia dan evaluasi berkala agar sistem terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi.
