Serapan Anggaran OPD Masih Rendah, Sekda Pasbar Minta Jangan Tunda SK Mendesak dan Realisasi Dikebut di Atas 50 Persen
Pasaman Barat-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyoroti serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih rendah. Mewakili Bupati Yulianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan realisasi keuangan di atas 50 persen hingga September.
Penegasan itu disampaikan Sekda saat memimpin rapat monitoring dan evaluasi (monev) capaian kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (7/9/2026). Rapat dihadiri staf ahli, para asisten, dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Pasaman Barat.
Dalam rapat, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi mencakup realisasi anggaran dari berbagai sumber pendanaan, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer ke Daerah (TKD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan," ujar Doddy.
Ia mengakui realisasi anggaran sejumlah OPD masih rendah. Kondisi tersebut, menurutnya, antara lain disebabkan kendala teknis, terutama pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah.
Karena itu, Doddy meminta pimpinan OPD memanfaatkan sisa waktu secara maksimal untuk mempercepat kegiatan dan meningkatkan serapan anggaran. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Selain realisasi anggaran, Sekda meminta OPD mempercepat penyelesaian administrasi dan pengambilan keputusan agar pekerjaan tidak terhambat.
"Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat," katanya.
Sekda juga mengingatkan seluruh OPD agar responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. Menurutnya, kecepatan penyampaian data berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.
Dalam kesempatan itu, Doddy mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Pasaman Barat untuk mengikuti akun media sosial resmi Dinas Kominfo, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, guna memperluas penyebarluasan informasi pembangunan dan program pemerintah daerah.
"Tanpa publikasi, masyarakat maupun pemerintah pusat tidak akan mengetahui hasil kerja yang telah kita lakukan," pungkasnya.
Melalui monev tersebut, Pemkab Pasaman Barat berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti hasil evaluasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran.
