Sopir Kalbar Kepung Kantor Gubernur, Tuntut Solar Subsidi Tepat Sasaran
Pontianak-Spektroom : Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali memicu gelombang protes di Kalimantan Barat.
Ratusan sopir angkutan yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalbar menggelar aksi damai besar di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/07/2026), menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan penyalahgunaan solar subsidi yang dinilai semakin merugikan para pengemudi di lapangan.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyuarakan keresahan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari sulitnya memperoleh solar subsidi, antrean panjang di sejumlah SPBU, hingga dugaan adanya penyelewengan distribusi yang membuat BBM bersubsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh pihak yang berhak.
Aspirasi para sopir diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Di hadapan pemerintah daerah dan aparat kepolisian, perwakilan sopir Agus Kurnadi meminta pembentukan tim terpadu untuk mengawasi distribusi BBM subsidi secara lebih ketat.
Mereka juga mendesak adanya penindakan tegas terhadap oknum maupun jaringan yang diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi.
Para sopir menilai persoalan ini bukan lagi sekadar masalah antrean di SPBU, melainkan telah menyentuh aspek ekonomi masyarakat.
Keterlambatan mendapatkan solar berdampak langsung terhadap operasional angkutan barang maupun penumpang yang menjadi sumber penghasilan mereka sehari-hari.
Menanggapi tuntutan tersebut, Karoops Polda Kalbar Kombes Pol Marsdianto menegaskan kepolisian siap mengawal distribusi BBM subsidi agar berjalan sesuai aturan.
Polda Kalbar, akan mengedepankan langkah persuasif di lapangan sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan.
"Kami berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan, akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa aparat tidak hanya fokus menjaga keamanan selama aksi berlangsung, tetapi juga akan memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi sorotan publik.
Marsdianto juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Call Center Polri 110 apabila menemukan dugaan pelanggaran, praktik penimbunan, ataupun gangguan yang berkaitan dengan distribusi BBM subsidi.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dipantau secara berjenjang hingga mendapatkan tindak lanjut dari petugas terkait.
Aksi damai yang berlangsung tertib tersebut berakhir dengan komitmen pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk menindak lanjuti aspirasi para sopir, publik menunggu langkah konkret di lapangan.
Sebab bagi para sopir, persoalan utama bukan sekadar ketersediaan solar subsidi, melainkan memastikan BBM yang dibiayai negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.
Jika tidak, antrean panjang dan kelangkaan akan terus berulang, sementara beban ekonomi semakin menghimpit pelaku transportasi yang menjadi tulang punggung distribusi barang di Kalimantan Barat.
