SPSI Kalbar Bantah Klaim Gubernur, PHK Masih Jadi Masalah Serius
Spektroom – Salah seorang pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalimantan Barat, Sabirin Sony, menanggapi pernyataan Gubernur Kalbar Ria Norsan yang menyebut persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Kalbar tidak bermasalah.
Menurutnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
"Kasus PHK hingga kini belum sepenuhnya tuntas" ujarnya ditemui Spektroom, Senin (08/09/2025) di Pontianak.
Ia bahkan menilai ada potensi lonjakan jumlah buruh yang terkena PHK, seiring dengan keluarnya sejumlah kebijakan pemerintah.
Salah satunya adalah aturan larangan pembakaran lahan, serta regulasi terbaru terkait perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersengketa dengan lahan milik swasta di Kalbar.
“Kalau perusahaan bermasalah dengan lahan, dampaknya jelas akan dirasakan buruh kebun. Mereka yang paling rentan terkena PHK,” ujarnya lagi.
Dirinya menambahkan, persoalan serupa juga terjadi di sektor pekerja pelabuhan.
Meski demo buruh pekan lalu sudah berlangsung, tuntutan soal penghapusan praktik outsourcing dan penyelesaian kasus PHK belum menemukan titik terang.
Tidak hanya itu, pekerja di sektor ritel dan industri juga menghadapi gelombang PHK.
Penutupan gerai besar di Kota Pontianak menjadi bukti nyata bahwa PHK di Kalbar masih terjadi dan berdampak luas pada masyarakat.
“Kalbar saat ini termasuk penyumbang PHK tertinggi di wilayah Kalimantan,” kata Sabirin.
Menghadapi kondisi ini, Sabirin mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalbar segera melakukan pendataan jumlah pekerja yang terdampak PHK.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh untuk menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan konflik sosial.
Di sisi lain, Sabirin juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk menghadirkan investor baru di Kalbar.
Menurutnya, masuknya investasi dapat menjadi strategi penting guna menyerap kembali para pekerja yang terkena PHK, apalagi jumlah angkatan kerja terus bertambah.
“Setiap tahun jumlah penduduk usia kerja bertambah, sementara kesempatan kerja tidak sebanding. Inilah yang harus segera diantisipasi,” tegasnya.
Sabirin menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak menganggap enteng persoalan ini.
Menurutnya, PHK bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup banyak keluarga di Kalbar.
