Trending

Stimulus Program Strategi Nasional Pengaruhi Dinamika Kinerja Ekonomi di Lampung

Stimulus Program Strategi Nasional Pengaruhi Dinamika Kinerja Ekonomi di Lampung

Bandarlampung Spektroom : Aktivitas produksi domestik di Lampung, dimana sektor pertanian, kehutan dan perikanan terjadi peningkatan produksi, terutama didorong oleh sektor tanaman pangan dan peternakan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menyampaikan pada triwulan pertama tahun 2026, ada Stimulus Program Strategi Nasional yang juga mempengaruhi dinamika kinerja ekonomi di triwulan pertama.

audio-thumbnail
Voice BPS Lpg
0:00
/113.893125

"Kemudian terkait dengan mobilitas masyarakat yang juga merupakan faktor dari pembentuk pertumbuhan ekonomi, kunjungan wisatawan Nusantara selama triwulan 1 terjadi peningkatan sebesar 25,55 persen" terang Ahmadriswan, pada siaran persnya, Selasa (5/5/2025),

Kenaikan juga terjadi pada jumlah penumpang pada beberapa moda transportasi baik angkutan darat, laut, dan udara. Sementara terkait dengan investasi, secara K to K (Kuartal-ke-Kuartal) terjadi kenaikan sebesar 5,19 persen, sementara secara tahunan, year-on-year terjadi penurunan 28,43 persen.

Pada bagian lain keterangannya Ahmadriswan juga menjelaskan terjadi peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi menjadi 1019 unit.

Sedangkan untuk ekspor terjadi penurunan baik kuartal-ke-kuartal maupun tahunan, penurunan yang sama juga terjadi di sisi impor, dari K-to-K atau juga terjadi penurunan dari hitungan tahunan.

Dari beberapa faktor tersebut sangat mempengaruhi ekonomi lampung tahun 2026, di mana pada triwulan 1 tahun 2026 ekonomi lampung tumbuh 5,58 persen, yaitu dengan menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di triwulan 1 tahun 2026 terhadap PDRB triwulan 1 di tahun sebelumnya.

"Hanya memang Kwartal pertama tahun,2026, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan K-pertama pada tahun 2025 dan 2024" ucapnya.

Ahmadriswan Nasution juga menekankan, perekonomian lampung pada triwulan pertama 2026 secara tahunan tumbuh 5,58 persen, merupakan pencapaian tertinggi pada lima tahun terakhir.

"Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori akomodasi dan makan minum sebesar 12,43 persen. Ini didorong salah satunya tentunya berbagai program-program nasional, bila kita melihat distribusi share PDRB per sektor terhadap total PDRB, distribusi tiga sektor tertinggi dalam memberikan share terhadap PDRB adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan" katanya menjelaskan.

Penyumbang Pertumbuhan ekonomi ada di tiga sektor yaitu pertanian menyumbang 23,14 persen, industri pengolahan sumbang 18,32 persen, kemudian sektor perdagangan 15,53 persen yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 19,00 persen.

Sekedar perbandingan Pertumbuhan ekonomi di Sumatra, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 5,58 % (y-on-y)tertinggi kedua di seluruh Sumatera, setelah Kepulauan Riau sebesar 7,04%. 

Provinsi Lampung berkontribusi 9,72% terhedap pertumbuhan ekonomi Sumatera, heempat setelah Sumatera Utara (23,50%), Riau (23,29%), dan Sumetesa Selatan (13,60%) (@Ng).

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno