Suksesi Wapres Pengganti, Misteri Politik Berebut Kursi
Jakarta - Spektroom: Proses suksesi Wakil Presiden berlangsung menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis, 12 November 2026. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti dalam tenggat paling lambat 60 hari pasca pengunduran diri.
Mekanisme ini, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon kepada MPR. Namun, dibalik prosedur konstitusional tersebut, proses ini menjelma menjadi kancah pertarungan kepentingan yang sarat dengan arus bawah turbulensi politik dan agenda tersembunyi (hidden agenda) para elite menjelang Pemilihan Umum 2029.
Siapapun yang menduduki kursi nomor dua ini tidak hanya berfungsi sebagai ban serep administratif, tetapi berpeluang besar menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional secara penuh sebelum atau pada tahun 2029.
Situasi inilah yang memicu turbulensi, faksi-faksi koalisi, partai politik parlemen, dan poros kekuatan lama bergerak dalam diam demi mengamankan posisi tawar (bargaining power) masa depan, menjadikan bursa calon wakil presiden sebagai arena pertaruhan hidup-mati eksistensi politik mereka.
Tak ayal, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, memberikan tanggapan terkait dinamika politik nasional pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Buya Anwar Abbas berharap agar MPR RI dapat segera mengambil langkah konstitusional secepat mungkin untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti.
Menurutnya, langkah cepat dari MPR sangat krusial untuk menghindari kevakuman serta meredam gejolak yang dapat mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Tanah Air.
Bahkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Dede Indra Permana Soediro berharap proses transisi jabatan Wakil Presiden (Wapres) dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan konstitusi.
Dia berharap poses pemilihan Wapres pengganti Gibran tetap mengedepankan ketelitian dan kepatuhan terhadap mekanisme dan prosedur konstitusional.
Dede pun berharap pengisian jabatan wapres bisa dituntaskan secepat mungkin. Dia mengatakan 26 November 2026 sebagai target yang diharapkan, dengan tetap memperhatikan seluruh persyaratan dan ketentuan waktu yang berlaku.
Sementara CNN Indonesia mengutip Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia soal delapan nama potensial, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono - Partai Gerindra, Puan Maharani - PDIP, Bahlil Lahadalia - Golkar, Zulkifli Hasan - PAN, Muhaimin Iskandar - PKB dan Agus Harimurti Yudhoyono - Demokrat
Adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mengatakan hampir semua ketua umum partai koalisi tidak mengajukan kadernya, dan koalisi sepakat dua nama berasal dari Gerindra. Itu pernyataan satu pihak, bukan keputusan Presiden. Golkar sendiri menegaskan keputusan akhir ada di tangan Prabowo.
Ada pertanyaan mencuat bolehkah calon pengganti Gibran dari luar partai koalisi?
Merujuk pada Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 menyebut dua calon berasal dari partai atau gabungan partai pengusung pasangan calon pada pilpres, terjawab sudah.
Dilain pihak, dosen hukum tata negara Unpad Yoppy Adhi Hernawan menilai penjelasan itu bertentangan dengan UUD dan bukan sumber norma baru.
Pakar lain berpendapat sebaliknya. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menafsirkan penjelasan itu sebagai pertimbangan partai pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani UUD 1945 tidak mensyaratkan calon harus berasal dari partai koalisi.
Lain daripada itu, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Jadwal tersebut mundur dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.
Perubahan waktu dilakukan setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo. Menurut Muzani, Presiden memiliki agenda yang padat dan membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik pengusung guna menentukan dua nama calon wapres.
Meski demikian, tetap saja Suksesi Wapres Pengganti, masih menjadi misteri untuk berebut kursi dan siapa yang dapat yang jelas bukan pilihan rakyat. (@Ng). (Diangkat dari berbagai sumber).