Sultan Temui Massa Aliansi Jogja Memanggil, Tanggapi Upah Buruh hingga Mandala Krida
Yogyakarta-Spektroom : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui massa Aliansi Jogja Memanggil (AJM) yang menggelar demonstrasi di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam audiensi terbuka tersebut, Sultan duduk lesehan bersama peserta aksi dan menanggapi sejumlah persoalan yang disampaikan massa.
Sultan menemui demonstran sekitar pukul 16.06 WIB di depan gerbang selatan Kompleks Kepatihan. Sejumlah isu yang disampaikan meliputi upah minimum, dugaan praktik premanisme, kebebasan berpendapat, penanganan aksi demonstrasi, hingga persoalan Stadion Mandala Krida.
Terkait Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan proses hukum kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dengan demikian, perbaikan stadion sudah dapat dilakukan, meskipun masih menunggu keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
"Proses hukum terkait Mandala Krida kan telah inkrah. Dengan demikian, perbaikan stadion sudah dapat dilakukan, tetapi masih menunggu keputusan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Sultan.
Ia menjelaskan, stadion sebenarnya sudah bisa digunakan, tetapi masih memiliki keterbatasan fasilitas. Penggunaan pada malam hari belum memungkinkan karena belum tersedia lampu penerangan. Sementara itu, tribun timur belum dapat difungsikan karena kondisinya dinilai tidak layak.
Adapun pembangunan bagian stadion yang harus memenuhi standar FIFA baru direncanakan pada 2028, menyesuaikan tahapan penganggaran melalui APBN.
Mengenai tuntutan buruh terkait upah minimum, Sultan menyebut pemerintah daerah masih menunggu aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menjelaskan, penghitungan upah mengacu pada sejumlah komponen, yakni pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, serta faktor alfa dengan rentang 0,1 hingga 0,9.
Seluruh komponen tersebut menjadi bahan pembahasan Dewan Pengupahan dalam menentukan besaran upah minimum.
Dalam audiensi itu, massa juga menyoroti penanganan demonstrasi pada 28 Oktober 2026. AJM mengklaim sedikitnya 34 orang ditangkap dalam peristiwa tersebut. Bahkan, dua orang yang diamankan disebut bukan peserta aksi, melainkan wisatawan yang berada di sekitar lokasi.
Menanggapi persoalan dugaan premanisme, Sultan mengaku tidak mengetahui adanya praktik tersebut di Yogyakarta. Namun, ia menegaskan tindakan kekerasan tidak dibenarkan.
Sementara terkait kritik terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat, Sultan menyatakan ruang publik di DIY tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
"Kapan saya mempersulit orang untuk bicara demokratisasi? Ruang publik itu kami buka," ujar Sultan.
