Tantangan Pembangunan Daerah Ke Depan Menuntut Keberanian Berinovasi Dalam Pembiayaan

#repost lampungprov.go.id

Tantangan Pembangunan Daerah Ke Depan Menuntut Keberanian Berinovasi Dalam Pembiayaan
Rahmat Mirzani Djauzal - Gubernur Lampung (Foto Biro Adpim Lampung).

Bandarlampung - Spektroom: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan Obligasi dan Sukuk Daerah sebagai instrumen pembiayaan alternatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.


Hal tersebut disampaikan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada pemerintah daerah se-Sumatera Bagian Selatan yang digelar di Grand Mercure Bandarlampung, Senin (18/5/2026).


Seperti diketahui, seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, termasuk Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan secara bersama-sama.


Gubernur Mirza menegaskan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan menuntut keberanian untuk berinovasi dalam pembiayaan.


Mirza menyampaikan bahwa daerah perlu lebih maju, mandiri, dan inovatif dengan menghadirkan skema pendanaan baru yang mampu mempercepat pembangunan.


"Ketika kita berbicara tentang masa depan pembangunan daerah, kita berbicara tentang bagaimana daerah harus lebih berani berpikir maju, lebih mandiri, dan lebih inovatif. Karena itu, diperlukan instrumen pembiayaan baru yang mampu mendukung percepatan pembangunan," ujarnya.


Menurutnya, obligasi daerah dan sukuk daerah menjadi salah satu solusi strategis yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam memperkuat struktur pembiayaan pembangunan.


Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mendorong alternatif pembiayaan daerah melalui obligasi dan sukuk.


Arifin menegaskan bahwa inisiatif tersebut telah diperjuangkan cukup lama dan diharapkan menjadi awal yang konkret bagi wilayah Sumatera Bagian Selatan.


"Upaya mendorong penerbitan obligasi dan sukuk daerah sedang menjadi perhatian serius sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah," ujarnya.


Arifin juga berharap Sumatera Bagian Selatan dapat menjadi pelopor dan role model penerbitan obligasi dan sukuk daerah di Indonesia, mengingat keterbatasan fiskal daerah yang ada saat ini.


Tidak lupa Arifin menyoroti potensi besar Lampung, termasuk Pelabuhan Panjang yang masih memiliki ruang pengembangan, serta peran Lampung sebagai penopang ekspor kopi nasional. 


Nilai transaksi ekspor-impor melalui Pelabuhan Panjang disebut mencapai triliunan rupiah.



Menurutnya, potensi tersebut dapat menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan obligasi daerah agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan merasakan manfaat ekonominya secara langsung.


"Penerbitan obligasi daerah sebenarnya tidak rumit. Yang penting adalah mekanisme yang sederhana, efektif, dan mudah diterapkan," ujarnya.


Dirinya menambahkan bahwa seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan, seperti Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, dan Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan ini secara bersama-sama.(@Ng).

Berita terkait

DPRD Sawahlunto Soroti Kinerja APBD 2025, Pendapatan Daerah Turun dan Belanja Modal Minim

DPRD Sawahlunto Soroti Kinerja APBD 2025, Pendapatan Daerah Turun dan Belanja Modal Minim

Sawahlunto– Spektroom : DPRD Kota Sawahlunto menyampaikan analisa kritis terhadap kinerja Pemerintah Kota Sawahlunto dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Senin (18/5/2026), di ruang rapat DPRD Kota Sawahlunto. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Susi Haryati, didampingi Wakil

Riswan Idris, Rafles
Sertijab Dandim Batang, Danrem Wijayakusuma Fokus Pembentukan Yon Teritorial Pembangunan ( TP)

Sertijab Dandim Batang, Danrem Wijayakusuma Fokus Pembentukan Yon Teritorial Pembangunan ( TP)

Batang-Spektroom: Sebagai wujud dukungan TNI terhadap program pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, Korem 071/Wijayakusuma bersama Kodim 0736/Batang fokus membentuk Satuan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP). Hal tersebut disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Lukman Hakim, usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dandim 0736/Batang di Lobby

Sigit Budi Riyanto, Bian Pamungkas