Terungkap Dalam Rakor TPID, Kabupaten Tenggamus dan Pesawaran Alami Peningkatan IPH 0,61 Persen
Bandarlampung -Spektroom: Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026, secara Virtual dari ruang Command Centre (Pusat Kendali Data) Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/4/2026).
Sementara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat dipimpin Sekretaris Jendral Kemendagri Tomsi Tohir.
Rakor TPID diawali dengan pemaparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Ateng Hartono.
Menurutnya, pada minggu ke dua April, ada 137 kabupaten-kota yang mengalami peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan 10 kabupaten-kota dengan kenaikan IPH tertinggi antara 4,20 sampai dengan 4,48 persen terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Pegunungan .
"Sedangkan yang mengalami penurunan IPH yakni Situbondo Jawa Timur 5,44 persen dan di Indra Mayu Jawa Barat, Kabupaten Deyai Papua Pegunungan mengalami penurunan sebesar 3,44 persen. Berikutnya, 10 kabupaten-kota di masing-masing pulau, di Sumatera Barat, Kota Padang Pariaman sebesar 1,79 persen" rincinya.
Ateng Hartono juga menjelaskan, khusus di pulau Sumatera perubahan IPH-nya berkisar antara 0,61 sampai 1,7 persen, di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan, Rejang Lebong Bengkulu, Kabupaten Tenggamus dan Pesawaran Provinsi Lampung dengan kenaikan IPH-nya 0,61.
Di kesempatan yang sama Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementrian Pertanian (Kementan) Muhammad Agung Sunusi menjelaskan menghadapi musim kemarau, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempercepat langkah mitigasi melalui implementasi lima strategi utama di lapangan sehingga produksi padi tetap terjaga sekaligus menjaga capaian swasembada pangan.
Untuk menghadapi hal itu, Kementan mempercepat lima strategi utama, yaitu melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Kemudian mengoptimalkan pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan embung, serta penguatan irigasi perpompaan, mempercepat tanam di wilayah yang masih memiliki potensi air, mendorong penggunaan varietas unggul tahan kekeringan dan berumur genjah.
Selanjutnya, mengoptimalkan Kabupaten Tenggamus dan Pesawaran Provinsi Lampung dengan kenaikan IPH-nya 0,61 lahan, termasuk lahan rawa dan cetak sawah yang telah dibangun, agar segera ditanami tanpa jeda untuk mengejar target produksi.
Terakhir, memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan percepatan berjalan efektif di lapangan.
"Memang kondisi beberapa daerah curah hujan kita semakin menurun namun memang ada beberapa daerah-daerah yang curah hujannya tinggi bahkan ada yang telah memasuki musim kemaraua. Sehingga diperlukan langkah antisipasi, adaptasi dan mitigasi serta perencanaan musim tanam." tandas Sunusi mengingatkan.
Karena hal ini berkaitan dengan swasembada pangan berkelanjutan, penyediaan saranan produksi, Sunusi juga minta Daerah untuk menyiapkan benih yang tahan kekeringan.
"Bila tidak ada tersedia, mohon kiranya menghubungi kami, di Kementan atau balai benih di provinsi, serta tentunya penguatan infrastruktur." ujarnya mengimbau.(@Ng).
