Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi,
SPEKTROOM.ID -Dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda Prov)) Lampung Marindo Kurniawan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendakan Inflasi, dirangkaikan dengan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonom dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Melalui Zoom Meeting, dari Ruang Comend Centre Dinas Kominfotik Lampung, Senin (30/06/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekda Prov)) Lampung Marindo Kurniawan (Foto : Diskomintotik Lampung)
Rakor Pengendalian Inflasi Pengendakan Inflasi, dirangkaikan dengan Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonom dan Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Jaluk di bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kemendagri, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya Direktur Jenderal Permukiman Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran dalam keterangannya menyebutkan bahwa dari 509 Kabupaten/Kota hanya 4 Kabupaten /Kota yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait dengan Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pembebasan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
(Foto Capture YouTube Kemendagri)
Ke 4 daerah tersebut, lanjut Imran, ada provinsi Papua yakni di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua pegunungan yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah dan Provinsi Papua Barat daya ada di Kabupaten Sorong Selatan.
Untuk kedua Kabupaten ini, perkada terkait dengan PBG maupun BPHTB itu belum diterbitkan, termasuk Kabupaten yalimo demikian juga PBG dan bphtb belum diterbitkan.
Kemudian Provinsi Papua Barat daya ada di Kabupaten Sorong Selatan, untuk Kabupaten Sorong Selatan ini hanya PBG yang belum diterbitkan untuk BPHTB sudah diterbitkan.
"Oleh karena itu kami sangat berharap kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Membramo Tengah, Kabupaten yalimo dan Sorong Selatan segera memproses terkait dengan penerbitan pembebasan bea bphtb maupun PPG" harap Imran.
Pada bagian lain penjelasannya, Imran juga mengatakan sesuai evaluasi implementasi SKB 3 Menteri ini, pihaknya juga mendapatkan beberapa temuan, yang disampaikan oleh para pengembang dan masyarakat, bahwa meskipun Pemerintah Daerah telah menerbitkan Perkada, namun belum serius menerapkannya.
"Karena berdasarkan evaluasi, di lapangan ada beberapa daerah yang sudah punya Perkada tetapi saat mengurus pembangunan rumah rakyat ini masih dikutip BPHTB dan PBG" tegas Imran lagi.
Disamping itu, Ada daerah yang belum mensosialisasikan Perkadanya secara massif, sehingga masyarakat tidak banyak yang mengetahui akan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tersebut.
"Selanjutnya ada dua Kabupaten yang sudah melakukan fasilitasi, untuk penyelesaiannya, yakni Kabupaten Karawang Jawa Barat dan Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta. Di mana untuk Kabupaten Karawang telah mengkonfirmasi kami bahwa pada tanggal 1 Juli segala permasalahan yang terkait penerapan BPHTB maupun PBG akan diselesaikan oleh pemerintah daerah setempat." terang dia lagi.
Diketahui selain dua Kabupaten tersebut, juga ada beberapa Kabupaten yang berkomitmen untuk menyelesaikan seperti gunung Kidul, Magetan, Serang dan Kabupaten Magelang.
"Kami berharap melalui Rakor ini Pemerintah Daerah yang masih bermasalah dalam penerapan BPHTB maupun PBG bisa menyelesaikan secepatnya" pungkas Imran.
Diforum yang sama terkait pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan Kemenkes mempunyai tugas merealisasikan 3 Program Pemerintah dibidang kesehatan yakni
program pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan 66 rumah sakit dari tipe d ke tipe c di daerah terpencil dan tertinggal serta Program penurunan Tuberculosis (TBC).
Meskipun Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis telah terlaksana, namun Persoalannya adalah target sasaran 280 juta orang, sementara jumlah Puskesmas hanya 10.000-an.
"Oleh karenanya pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini kita tempatkan tidak hanya di Puskesmas saja, namun ada yang di sekolah, karena ada 50 juta lebih anak-anak usia sekolah yang perlu dilayani dan ini dilakukan di 250 lebih sekolah dan madrasah di Indonesia." kata Budi Gunadi Sadikin.
Hal baru dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini lanjut Menkes adalah tes kesehatan jiwa, merupakan salah satu masalah kesehatan yang prevalensinya cukup tinggi.
"Tes kesehatan jiwa ini akan dilakukan di Sekolah dengan target 200.000 anak per hari, dalam sebulan bisa tercapai 5 jutaan bahkan bisa 11 juta. Kita harapkan capaian program cek kesehatan gratis di sekolah ini bisa bertambah, sehingga bisa selesai dalam 3 bulan ke depan" pungkasnya
(@Ng)
