Tol Patimban Bakal Menjadi Penghubung Tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Internasional Patimban

Tol Patimban Bakal Menjadi Penghubung  Tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Internasional Patimban
Pembangunan Jalan Tol Patimban Jawa Barat yang akan menghubungkan Tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Internasional Patimban ( foto: dok Binamarga )

Spektroom — Tol Patimban akan menjadi penghubung  Tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Internasional Patimban. Untuk hal tersebut Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah mempercepat Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban yang bakal menjadi penghubung antara Tol Trans Jawa dengan Pelabuhan Internasional Patimban yang berlokasi di Jawa Barat.

Dalam laporan yang dibagikan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Tol Akses Patimban ini membentang sepanjang 37,05 kilometer (Km). Nantinya, jalan tol ini bakal terhubung langsung dengan ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali). "Jalan Tol Akses Patimban dibangun untuk memperkuat konektivitas Pelabuhan Patimban dengan kawasan industri di Cikarang - Cibitung - Karawang," jelas BPJT dalam dikutip dari akun Instagram resminya @pupr_bpjt, Senin (21/7/2025).

Selain itu, BPJT juga menegaskan bahwa Pelabuhan Patimban bakal menjadi alternatif Pelabuhan untuk membagi beban lalu lintas logistik yang selama ini terpusat di Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, Jakarta.

Untuk itu, proses konstruksi Tol Akses Patimban saat ini terus dikebut, rata-rata progres konstruksi untuk paket 1 dan paket 4 tercatat tembus di angka 46,93%.  Sementara itu, progres pembebasan lahan untuk 4 paket pengerjaan tersebut rata-rata telah mencapai 88,61%.

Kemudian, terdapat dua seksi yang menjadi porsi pemerintah dan saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Di antaranya Seksi 1 (KM 00 - KM 7+100) progres pembebasan lahan mencapai 68,55% dan Seksi 2 (KM 7+100 - KM 14+110) mencapai 92,07%.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan konstruksi Jalan Tol Akses Patimban yang memiliki nilai investasi Rp5,02 triliun itu dapat rampung pada 2025.  Untuk diketahui, Jalan tol ini masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) (PSN). Tol yang berlokasi di Subang, Jawa Barat sepanjang 37,05 km ini akan terhubung dengan ruas Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) di Junction Cipeundeuy yang berada di KM 89+475.  Dari total panjang 37,05km, sepanjang 22,94 km konstruksi jalan tol ini merupakan porsi pemerintah.

Sementara sisanya yakni sepanjang 14,11 km dibangun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Apabila konstruksi Tol Akses Patimban rampung sepenuhnya, maka waktu tempuh yang dibutuhkan pengguna jalan dari Junction Cipeundeuy Tol Cipali menuju Pelabuhan Patimban hanya 23 menit.

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Nurana Diah Dhayanti
Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Polin
APBD  Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

Marsam Putrangga, Rafles
ссс