Transfer Pusat Gemuk, PAD Tipis: Alarm Fiskal dari PAN-PKB untuk Sawahlunto
Sawahlunto-Spektroom : Fraksi PAN-PKB DPRD Kota Sawahlunto menerima Rancangan Perubahan APBD (APBD-P) 2026. Tetapi persetujuan itu datang bersama kritik yang menyentuh jantung persoalan fiskal daerah: ruang anggaran bertambah, tetapi kemandirian pendapatan belum bergerak signifikan.
Dalam pandangan akhirnya, yang dibacakan Fatrionaldi, dalam Sidang Pleno DPRD Sawahlunto, Senin (31/8/2026) PAN-PKB mencatat tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp103,8 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah hanya bertambah sekitar Rp595 juta. Perbedaan itu, bagi fraksi, bukan sekadar angka dalam tabel APBD. Ia menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan Sawahlunto terhadap uang dari pemerintah pusat.
Tambahan transfer memang menjadi “angin segar” bagi fiskal Sawahlunto. Pemerintah memperoleh ruang lebih luas untuk membiayai program pembangunan. Namun jika pertumbuhan kemampuan daerah sendiri tetap tipis, maka ruang fiskal tersebut belum tentu mencerminkan penguatan fondasi ekonomi lokal.
PAN-PKB meminta pemerintah membedah kembali potensi retribusi dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target PAD sekitar Rp75,154 miliar jangan sampai sekadar menjadi angka yang tercetak dalam dokumen anggaran, tanpa strategi yang kuat untuk mencapainya.
Belanja Modal dalam APBD-P 2026 meningkat sekitar Rp97,4 miliar. Kenaikan ini bisa menjadi peluang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Tetapi sekaligus membawa risiko: semakin besar anggaran yang dibelanjakan, semakin besar pula kebutuhan pengawasan.
"PAN-PKB mengingatkan agar proyek jalan, jaringan dan irigasi tidak berubah menjadi rutinitas tahunan yang hanya mengejar serapan anggaran. Anggaran besar bukan ukuran keberhasilan. Manfaat yang diterima rakyatlah ukurannya." ucapnya.
PAN-PKB juga menyoroti defisit sekitar Rp51 miliar yang ditutup dengan SiLPA.
"Penggunaan SiLPA bukan persoalan ketika ditempatkan sebagai instrumen pembiayaan yang terukur. Tetapi jika pola tersebut berulang, pemerintah perlu melihatnya sebagai tanda bahwa struktur belanja harus dievaluasi" ujarnya
Fraksi juga menyebut kondisi tersebut sebagai “sinyal kuning.” Pemerintah diminta berani merasionalisasi belanja yang tidak produktif dan menghentikan pemborosan.
Sebab, SiLPA pada dasarnya adalah ruang fiskal yang berasal dari tahun sebelumnya. Menggunakannya untuk menutup defisit boleh saja, tetapi tidak boleh membuat pemerintah kehilangan dorongan untuk membangun struktur pendapatan dan belanja yang lebih sehat.
Sementara itu dukungan PAN-PKB terhadap PORPROV dan HUT ke-138 Sawahlunto juga tidak diberikan tanpa syarat.
Fraksi mengingatkan agar event tersebut tidak berhenti sebagai seremoni. PORPROV harus meninggalkan legacy: fasilitas olahraga yang terawat, peningkatan aktivitas ekonomi, serta manfaat bagi UMKM dan sektor pariwisata.
Pada akhirnya PAN-PKB tetap menyatakan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026 untuk disahkan. Namun sikap itu bukan berarti pemerintah memperoleh cek kosong.
"Fraksi meminta seluruh SKPD melaporkan capaian fisik dan keuangan secara berkala kepada DPRD. Informasi paket belanja modal juga diminta dibuka kepada publik. Belanja daerah harus memberi ruang dan manfaat bagi UMKM, petani, serta pelaku wisata—bukan hanya menguntungkan kontraktor dan pengusaha besar." tegasnya.
Sikap PAN-PKB memperlihatkan satu pesan politik yang cukup tegas: mendukung APBD bukan berarti menghentikan kritik.
Justru setelah anggaran disahkan, pekerjaan yang lebih berat dimulai. Pemerintah harus membuktikan bahwa tambahan Rp103,8 miliar dari pusat tidak sekadar memperbesar APBD, tetapi mampu memperbesar manfaat pembangunan. (Ris1)
