Transformasi Digital Berawal dari Perubahan Cara Berpikir Inovatif
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa transformasi digital tidak dapat dimaknai sekadar sebagai adopsi teknologi, tetapi harus diawali dengan perubahan cara berpikir, budaya kerja, dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, pada Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SENASTIF) 2026 di Mataram (3/8/2026) menegaskan dunia saat ini tengah memasuki era perubahan yang berlangsung secara eksponensial.
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), peningkatan kemampuan komputasi, dan inovasi digital telah membawa dunia memasuki apa yang disebutnya sebagai Revolusi Kecerdasan, yakni sebuah fase ketika mesin tidak lagi sekadar menjalankan perintah, tetapi mampu belajar, mengenali pola, hingga membantu manusia dalam pengambilan keputusan.
Meski demikian, menurutnya, teknologi hanyalah sarana. Faktor penentu keberhasilan transformasi tetap berada pada manusia yang mengelola dan memanfaatkannya.
"Teknologi hanyalah alat yang memungkinkan perubahan terjadi. Manusialah penggerak sesungguhnya dari transformasi. Karena itu, transformasi digital bukan proyek teknologi semata, melainkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara melayani masyarakat, serta membangun kepemimpinan digital yang adaptif," tegasnya.
Ia menjelaskan dalam konteks pemerintahan, digitalisasi tidak cukup hanya memindahkan pelayanan manual menjadi berbasis aplikasi. Transformasi digital harus mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, pengambilan keputusan berbasis data, pelayanan publik yang semakin cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat implementasi Pemerintahan Digital melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertransformasi menuju Pemerintahan Digital (PEMDI), penguatan Portal Satu Data NTB, integrasi layanan digital antarlembaga, serta peningkatan keamanan siber bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kami ingin memastikan bahwa pengembangan pemerintahan digital tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjaga kedaulatan data, keamanan informasi, serta keberlanjutan layanan publik. Penguasaan sistem dan data harus tetap berada di tangan pemerintah demi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aka menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam membangun ekosistem inovasi nasional. Menurutnya, kampus tidak hanya bertugas menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga melahirkan talenta yang mampu menciptakan teknologi, mengembangkan algoritma, membangun sistem, serta menghasilkan inovasi yang menjawab berbagai persoalan bangsa.
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Drs. Abdul Wahab, ketika membuka Seminar Nasional tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya SENASTIF 2026 sebagai ruang akademik yang mempertemukan ilmu pengetahuan, penelitian, dan inovasi untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional.
Menurutnya, Universitas Muhammadiyah Mataram terus memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan mutu akademik, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Saat ini universitas memiliki delapan fakultas dengan 38 program studi, sementara Fakultas Teknik terus berkembang dengan berbagai program studi, antara lain Teknik Sipil, Teknik Pertambangan, Teknologi Informasi, dan Geologi, yang semakin diminati masyarakat.
