Unismuh Makassar Gandeng BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Jaminan Sosial Bagi Dosen dan Tenaga Pendidik

Unismuh Makassar Gandeng BPJS  Ketenagakerjaan Perkuat Jaminan Sosial Bagi Dosen dan Tenaga Pendidik

Spektroom.id. Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Makassar terus meningkatkan pelayanan terbaik untuk mahasiswa dan dosen di Lembaga Pendidikan Tinggi ini. Unismuh Makassar yang saat ini terakreditasi unggul, terkini melakukan sosialisasi dan penandatanganan kerja sama dengan BPJS Sulawesi Selatan untuk memberikan perlindungan kepada dosen dan karyawan melalui program BPJS Perlindungan Tenaga Kerja sebagai bentuk memperkuat perlindungan sosial, dilaksanakan di Balai Sidang Muktamar ke-47 Unismuh Makassar, Sabtu 28 Juni 2025.

Wakil Rektor II Unismuh Makassar Dr. Ihyani Malik mengatakan sosialisasi diikuti Pimpinan Universitas, Fakuktas, Lembaga, Biro serta Dosen dan Karyawan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika terkait pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan, sekaligus memperluas literasi tentang manfaat perlindungan sosial yang diberikan kepada peserta aktif maupun keluarganya.

Rektor Unismuh MakassarDr. Abdul Rakhim Nanda mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari komunikasi administratif yang dibangun antara pihak kampus dengan BPJS ketenagakerjaan. Rakhim menegaskan sebagai bagian dari gerakan Muhammadiyah, Unismuh memiliki komitmen kuat untuk taat terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam hal jaminan sosial ketenaga kerjaan.

Rektor Unismuh Makassar juga menyoroti masih banyak kasus di tengah masyarakat, dimana manfaaf asuransi tidak dapat diterima akibat ketidakpatuhan terhadap aturan. Karena itu pihaknya memastikan Unismuh siap menjalankan dan menindaklanjuti program ini secara optimal, sehingga diharapkan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan kampus dapat memberikan perlindungan menyeluruh dan manfaat jangka panjang bagi seluruh civitas akademika.

Sementara itu dalam paparannya tentang BPJS ketenagakerjaan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi dan Maluku, Mintje Wattu mengungkapkan setiap jenis pekerjaan memiliki resiko tanpa kecuali baik di sektor swasta maupun publik, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Mintje Wattu menjelaskan sepanjang tahun 2024 tercatat 10 Ribu 968 kasus kecelakaan kerja atau rata-rata 30 kasus perhari, naik 25 koma 87 persen dibanding tahun sebelumnya sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan sangat penting bagi setiap individu termasuk Dosen dan Karyawan Unismuh Makassar. Hingga saat ini jumlah dosen dan karyawan di Unismuh Makassar tercatat Seribu 200 orang.

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Nurana Diah Dhayanti
Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Polin
APBD  Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

Marsam Putrangga, Rafles
ссс