Respons Putusan MK Nomor 261, BNPB Pastikan Penetapan Status Bencana Berdasar Data Riil
Jakarta - Spektroom : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hormat dan siap melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat (28/8/2026). Putusan ini merevisi aturan penetapan status bencana nasional, di mana indikator jumlah korban kini wajib dipenuhi.
Indikator Baru Status Bencana Nasional
Melalui putusan terbaru ini, MK mengubah pemahaman lama terkait lima indikator penetapan status bencana, yaitu:
Jumlah korban jiwa, Kerugian harta benda, Kerusakan sarana dan prasarana. Luas wilayah terdampak, Dampak sosial dan ekonomi
Jika sebelumnya kelima unsur tersebut dipahami harus terpenuhi seluruhnya, kini aturan itu diperlonggar. Untuk status bencana nasional, pemerintah hanya memerlukan sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator terpenuhi, dengan catatan jumlah korban wajib menjadi indikator utama.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menegaskan bahwa keputusan penetapan status tetap berstandar pada data akurat dan kondisi nyata di lapangan.
"BNPB akan terus memperkuat kaji cepat, pendataan, analisis dampak, dan penilaian kemampuan daerah sebagai bahan pertimbangan pemerintah," ujar Berton dalam keterangannya, dikutip Senin (31/8/2026).
Bantuan Pusat Tidak Menunggu Status
BNPB juga meluruskan persepsi di masyarakat bahwa status bencana nasional menjadi syarat mutlak bagi pemerintah pusat untuk turun tangan
Pemerintah pusat tetap berwenang mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, dan dukungan teknis ke daerah meski status bencana tidak naik ke tingkat nasional. Prinsip utamanya adalah keselamatan warga dan pemenuhan hak dasar korban harus diprioritaskan tanpa hambatan administratif.
Langkah Konsolidasi BNPB
Ke depan, BNPB akan segera mengambil langkah taktis dengan: Mempelajari isi putusan MK secara menyeluruh.
Menyesuaikan pedoman dan tata kerja bersama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Memperkuat koordinasi agar pendataan dan penilaian bencana di lapangan berjalan transparan dan seragam.
BNPB turut mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga media massa untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan nasional menghadapi potensi bencana.
