Wabup Ahmad Fadly Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Nasional, Bahas Stabilitas Harga dan Jaminan Produk Halal
Tanah Datar–Spektroom ; Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang digelar secara daring, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Tanah Datar itu diikuti oleh pemerintah daerah dari seluruh Indonesia dan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi serta meningkatkan pemahaman terkait penyelenggaraan jaminan produk halal.
Dalam rakor tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan dalam memantau perkembangan harga komoditas, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta mengantisipasi potensi gejolak harga yang dapat memengaruhi tingkat inflasi.
Wakil Bupati Ahmad Fadly menyampaikan bahwa pengendalian inflasi merupakan agenda penting yang harus mendapat perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendapatkan berbagai arahan dan informasi terkini mengenai kondisi inflasi nasional serta langkah-langkah yang dapat diterapkan di daerah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
Rakor nasional tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa.
Koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan sinergi yang kuat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam merespons perkembangan pasar, termasuk memastikan distribusi barang berjalan lancar serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Selain membahas pengendalian inflasi, rakor juga diisi dengan sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri sekaligus memberikan kepastian serta perlindungan kepada konsumen.
Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap produk Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Penyelenggaraan jaminan produk halal juga dinilai mampu membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.
Pemerintah berharap pelaksanaan jaminan produk halal dapat mendorong lahirnya produk-produk berkualitas yang mampu bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.
Melalui penguatan sertifikasi halal, produk lokal diharapkan memiliki standar yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, baik di pasar domestik maupun global.
Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.
Dengan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, sementara pengembangan produk halal mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Ris1)
