Wabup Ahmad Fadly: Pasokan Pangan Harus Aman, Daya Beli Rakyat Jangan Sampai Tergerus
Tanah Datar–Spektroom : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan menyiapkan langkah yang lebih terukur untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Di tengah tantangan fluktuasi harga pangan yang masih menjadi perhatian nasional, pemerintah daerah menilai kolaborasi antardaerah menjadi salah satu kunci agar inflasi tetap terkendali.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Senin (20/7/26).
Rakor nasional itu membahas strategi pengendalian inflasi, upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, hingga percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Ahmad Fadly mengatakan hasil rapat tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemkab Tanah Datar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mengendalikan inflasi di daerah.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Perencanaan strategi harus dilakukan secara matang agar pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Ahmad Fadly.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar atau pemantauan harga. Pemerintah daerah juga harus membangun sistem distribusi pangan yang lebih kuat agar pasokan komoditas strategis tetap terjaga.
Dalam waktu dekat, Pemkab Tanah Datar berencana memperluas kerja sama antardaerah sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga. Daerah yang memiliki surplus komoditas seperti cabai dan beras akan dipetakan untuk menjalin kerja sama dengan kabupaten maupun kota yang membutuhkan pasokan.
"Kepada OPD terkait agar segera menjajaki kerja sama dengan kabupaten dan kota yang membutuhkan bahan pangan surplus dari Tanah Datar, baik di dalam maupun luar Provinsi Sumatera Barat. Langkah ini juga menjadi salah satu indikator penilaian TPID Award," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Tanah Datar Franky Adhitama mengungkapkan bahwa berbagai langkah pengendalian inflasi sebenarnya telah dijalankan bersama organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun demikian, dari sembilan indikator yang menjadi tolok ukur pengendalian inflasi, salah satu aspek yang masih perlu diperkuat adalah kerja sama antardaerah dalam distribusi komoditas pangan.
Menurut Franky, penguatan jaringan distribusi akan memberikan manfaat ganda, yakni menjaga stabilitas harga sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian Tanah Datar.
Selain membahas inflasi, rapat tersebut juga mengevaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Untuk tahun 2026, Pemkab Tanah Datar mengusulkan sebanyak 1.762 unit rumah penerima bantuan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 142 unit telah memperoleh alokasi pada tahap pertama dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) penetapan penerima bantuan. Sementara 165 unit lainnya masih berada dalam proses verifikasi.
"Alhamdulillah tahap pertama sebanyak 142 unit sudah dialokasikan dan siap dilaksanakan setelah SK penerima bantuan diterbitkan. Sedangkan 165 unit masih dalam tahap verifikasi," jelas Franky.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan keseriusan dalam menyusun strategi pengendalian inflasi.
Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan stok pangan, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah secara berkala kepada pemerintah pusat.
Arahan tersebut menjadi pengingat bahwa inflasi bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai keberhasilan pengendalian inflasi daerah tidak hanya ditentukan oleh rapat koordinasi maupun penyusunan strategi, melainkan pada efektivitas implementasi di lapangan. Distribusi pangan yang lancar, koordinasi antarlembaga, hingga keberhasilan membangun kerja sama antardaerah menjadi faktor penting yang menentukan apakah harga kebutuhan pokok benar-benar dapat dijaga tetap stabil. (Ris1)
