Wagub Lampung Jihan Nurlela Jadi Narasumber Talkshow Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026
Jakarta - Spektroom: Upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, auditor negara, dan profesi akuntan dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 bertema Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan yang digelar di Auditorium Badiklat PKN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis, (25/6/2026).
Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ardan Adiperdana mengatakan pelaporan keberlanjutan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola sektor publik.
Menurut dia, sektor publik tidak lagi hanya dituntut menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, tetapi juga mampu menunjukkan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan yang dijalankan.
"Pelaporan keberlanjutan sektor publik menjadi semakin penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan terkait risiko serta peluang iklim," kata Ardan.
Di tengah meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan keterbatasan sumber daya, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola pendapatan, belanja, serta risiko fiskal secara efektif dan berkelanjutan.
Melalui sesi Talkshow dalam rangkaian kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim berbagi pengalaman, tantangan, serta praktik terbaik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Menurut Jihan tantangan tersebesar Pemerintah Provinsi Lampung terkait akuntabilitas belanja itu yang tidak hanya diukur dengan penyerapan anggaran yang tinggi, diluar serapan anggaran memang penting, tetapi yang lebih penting adalah belanja tersebut menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Terkait kebijakan pemerintah pusat dalam hal penyesuaian anggaran, lanjut Wagub Jihan, dampaknya sangat dirasakan oleh pemerintah provinsi Lampung, betapa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, berjibaku memanfaatkan APBD yang hanya berkisar RP. 7 T dan di potong Rp. 6 M.
"Kami dapat potongan hampir 600 miliar memang tidak seberapa dengan daerah lain karena memang APBD kita juga sangat kecil yaitu 7 triliun rupiah, namun kalau bicara tentang sinergi pembiayaan dari pusat ke daerah ini menjadi salah satu hal yang masih sangat kami andalkan dalam mengharmoniskan berbagai instrumen yang perlu kita selesaikan." ujarnnya menjelaskan.
Meski demikian, Jihan menegaskan seiring dengan penguatan Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yaitu sistem yang mengatur keuangan daerah dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan, dirasakan Wagub sangat-sangat membantu.
"Komitmen dari Pemerintah pusat melalui SIPD terbukti hampir 90% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun dalam Sistem tersebut kami sangat memerlukan filterisasi dari SIPD itu, kami sisipkan dengan inovasi di Lampung ada yang namanya SKPPD" ujar Wagub Jihan lagi.
Dimana SKPPD itu membantu ketika kas daerah tidak sesuai dengan rencana anggaran dari Satker, maka SKPPD ini menjadi alat untuk bisa menyeimbangkan pembelanjaan daerah dengan baik.
"Artinya alhamdulillah dengan rekomendasi dari BPK Perwakilan Lampung, dalam mengelola, membelanjakan dan mengendalikan keuangan daerah kami bergeser dari pendekatan input dan output menuju outcome dan base budgeting" pungkasnya.
Selain Wagub Lampung Talkshow dalam rangkaian kegiatan Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026, juga menampilkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata (@Ng).
