Wagub NTB, FKD MPU Perkuat Kolaborasi Lintas Daerah Menghadapi Tantangan Global

Wagub NTB, FKD MPU Perkuat Kolaborasi Lintas Daerah  Menghadapi Tantangan Global
Wagub NTB saat Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (Foto: Diskominpotik NTB)

Semarang-Spektroom : Penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Wagub NTB Hj Indah Damanti saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Semarang, Selasa (12/5/2026). Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antar Provinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan. Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. “Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres. Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT. Menurut Wagub, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk dalam sektor peternakan dan perikanan. “Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub. Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral. Kerja sama antar daerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, dan implementasi yang terukur karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan dan sumber daya strategis daerah. “Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya. Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret. “Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.

Berita terkait

Wamenkes RI Kunjungi RSUD Bukittinggi, Wako Ramlan Serahkan Proposal Penunjang Kesehatan

Wamenkes RI Kunjungi RSUD Bukittinggi, Wako Ramlan Serahkan Proposal Penunjang Kesehatan

Bukittinggi-Spektroom : Dalam rangkaian kegiatan di Kota Bukittinggi, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Benjamin Paulus Octavianus, bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama dan dr. Suir Syam, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Rabu (13/5/2026). Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyerahkan proposal bantuan

Wiza Andrita, Rafles
Presiden Prabowo Subianto Saksikan langsung Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun dan Lahan Kawasan Hutan seluas 2,37 Juta hektare kepada Negara

Presiden Prabowo Subianto Saksikan langsung Penyerahan Denda Rp10,27 Triliun dan Lahan Kawasan Hutan seluas 2,37 Juta hektare kepada Negara

Jakarta-Spektroom: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif sebesar Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare kepada negara dalam acara yang digelar di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kepala Negara menyebut, penyerahan tersebut merupakan bagian penting dari

Rafles