Wagub Surya Tekankan Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) H. Surya menekankan bahwa pelaksanaan reforma agraria harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, reforma agraria tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan tanah dan kepastian hukum, tetapi juga harus membuka akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan H. Surya saat membuka Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro 30, Medan, Rabu (2/9/2026).
Menurut H. Surya, semangat reforma agraria bukan sekadar soal penertiban sertifikat tanah, melainkan lebih dari itu.
“Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), kita telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur. Dengan begitu, kita memiliki wadah koordinasi lebih terpadu dalam melaksanakan penataan aset, penyelesaian konflik agraria, serta pengembangan akses ekonomi bagi penerima manfaat,” jelas Wagub.
Disampaikan juga, Sumut masih menghadapi tantangan kompleks terkait persoalan pertanahan, seperti tumpang tindih penguasaan lahan, sengketa kepemilikan, hingga kebutuhan penyelarasan data antarinstansi. Seluruh persoalan tersebut memerlukan penyelesaian secara cermat, terbuka, akurat, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
“Penataan ini, masyarakat perlu memperoleh dukungan seperti penguatan koperasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, hingga akses pembiayaan. Dengan begitu, manfaat reforma agraria bermuara pada kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas H. Surya sembari menyerukan pentingnya sosialisasi terhadap berbagai kebijakan baru guna mengurangi kesalahpahaman pada pelaksanaan di lapangan.
H. Surya pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerjasama dan membangun sinergi dalam pelaksanaan reforma agraria. Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan di bidang agraria merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen, koordinasi, dan keselarasan antarlembaga.
Sementara Kepala Kanwil BPN Sumut Nugraha melaporkan bahwa sejumlah langkah awal telah dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang GTRA. Upaya tersebut meliputi konsultasi, pembahasan pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, hingga penetapan fokus lokasi.
Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain pendataan dan survei lapangan bersama terhadap subjek dan objek reforma agraria dalam rangka penataan aset maupun penyelesaian konflik agraria. Tim GTRA Provinsi Sumut juga akan memberikan rekomendasi kepada Menteri ATR/BPN mengenai penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Sumut.
“Menyusun daftar reform dan penataan akses Hasil Penataan Aset (by name by address) dan daftar isian masalah pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara. Serta melakukan rapat koordinasi akhir tahun sebagai penutup kegiatan GTRA Provinsi Sumatera Utara serta menyusun pelaporan untuk dilaporkan ke Menteri ATR/BPN,” ungkap Kakanwil BPN Sumut. (Zul/Tati R)
